Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus senilai Rp31,3 triliun hingga 31 Januari 2024.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan surplus per Januari 2024 ini setara dengan 0,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Surplus anggaran Rp31,3 triliun yang sekitar 0,14% dari PDB serta pembiayaan anggaran Rp106,4 triliun telah direalisasikan,“ ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2/2024).
Membandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, surplus APBN kali ini hanya sekitar satu pertiga dari realisasi Januari 2023 yang mencapai Rp90,78 triliun.
Hal ini akibat belanja negara yang lebih sedikit pada Januari 2024 senilai Rp215,5 triliun ketimbang periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp232,2 triliun, sementara belanja negara justru bertambah dari Rp141,4 triliun (Januari 2023) menjadi Rp184,2 triliun.
Meski demikian, Suahasil menyampaikan bahwa surplus yang tercipta dari kinerja pendapatan negara Rp215,5 triliun atau 7,7% dari target, sementara belanja negara terealisasi sejumlah Rp184,2 triliun atau 5,5% dari total pagu tahun ini yang mencapai Rp3.325,1 triliun.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, utamanya belanja negara terdorong oleh penyaluran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD) yang melonjak masing-masing 56% (year-on-year/yoy) dan 50,8%.
Bendahara Negara mengungkapkan pada bulan pertama 2024 ini kinerja APBN masih cukup baik dan momentum pertumbuhan ekonomi masih terjaga.
Belanja negara yang terealisasi pun sesuai dengan program dan prioritas nasional. Meski demikian, Sri Mulyani terus mewaspadai situasi global yang melemah.
“Kami harus mewaspadai situasi global masih cukup menantang dan kecenderungan masih lemah sehingga kami perlu menjaga sumber-sumber penerimaan dalam negeri,” ujarnya.
Berikut poin penting APBN Kita Februari 2024 yang perlu dicermati:
Penerimaan Negara Anjlok
Sri Mulyani membukukan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan senilai Rp172,2 triliun, atau turun dari realisasi Januari 2023 yang mencapai Rp186,4 triliun.
Penurunan tersebut terjadi baik penerimaan yang berasak dari pajak maupun kepabeanan dan cukai yang masing-masing tercatat senilai Rp149,2 triliun dan Rp22,9 triliun pada Januari 2024.
Realisasi penerimaan PPh terbesar masih berasal dari nonmigas yang mencapai Rp83,69 triliun atau setara dengan 7,87% dari target tahun ini.
Penerimaan PPN dan PPnBM tercatat sejumlah Rp57,76 triliun dan realisasi PPh migas mencapai Rp6,99 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari PBB dan pajak lainnya baru terealisasi Rp810 miliar.
Di sisi lain, realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 mencapai Rp22,9 triliun, di mana bea masuk terkumpul Rp3,9 triliun, bea keluar Rp1,2 triliun, dan cukai Rp17,9 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi penerimaan bea masuk cenderung turun, yang mengikuti pola pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kinerja impor yang mengalami sedikit pelemahan, juga penurunan tarif efektif menjadi sebesar 1,38%.
Utamanya, bea keluar dipengaruhi oleh bea keluar tembaga dengan kontribusi 87,1% dengan realisasi sebesar Rp1,0 triliun karena adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.
Belanja Bansos
Belanja negara yang mencapai Rp 184,2 triliun terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp44,8 triliun dan non-K/L yang sejumlah Rp51,6 triliun. Selain itu, juga termasuk transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp87,8 triliun.
Adapun, dalam pos belanja di K/L terdapat bagian untuk bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bansos pangan, hingga Program Indonesia Pintar.
Dalam laporannya kali ini, Sri Mulyani tidak menyebutkan dan mendetailkan realisasi penyerapan anggaran tersebut, seperti dalam konferensi pers APBN di bulan-bulan sebelumnya.
Meski demikian, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos beras 10 kg senilai Rp17,5 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Termasuk di dalamnya tambahan bantuan daging ayan dan telur bagi keluarga yang memiliki balita dengan kondisi stunting.
