Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah fraksi di DPR menyoroti ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, ketika menanggapi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR ke-23 masa persidangan IV tahun sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (8/7/2025).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Harris Turino menilai laporan pertanggungjawaban APBN 2024 yang disampaikan Sri Mulyani belum lengkap. Fraksi PDIP, sambungnya, juga harus menyampaikan sasaran pembangunan 2024 yang tidak tercapai pada tahun lalu seperti target penurunan ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam rasio gini.
"Sasaran tingkat kemiskinan ditargetkan 6,5%—7,5%, capaiannya di 8,57%. Sasaran Gini Ratio ditargetkan 0,374—0,377, capaiannya 0,381. Sasaran nilai tukar nelayan ditargetkan 107—110, capaiannya di 101,76. Pemerintah harus menyampaikan langkah-langkah korektif dan tindak lanjut yang efektif, sehingga tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya," ujar Harris.
Senada, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Indrajaya menyoroti realisasi belanja negara sebesar Rp3,359,77 triliun atau Rp100,49% dari pagu APBN 2024 sebesar Rp3,353,49 triliun. Meski demikian, fraksi PKB berpendapat bahwa belanja tersebut belum begitu optimal dalam mencapai sasaran pembangunan.
"Terutama mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan rasio gini, serta nilai tukar nelayan selama 2024," ujar Indrajaya pada kesempatan yang sama.
Baca Juga
Sejalan, anggota DPR dari Fraksi Partai Amant Nasional (PAN) Widya Pratiwi mengungkapkan pihaknya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,03% yang tetap stabil, meskipun berada di bawah target.
Hanya saja, sambungnya, pertumbuhan ekonomi itu malah dibarengi dengan pelebaran ketimpangan ekonomi yang ditandai dengan naiknya rasio gini menjadi 0,381. Artinya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan orang-orang kaya.
"Fraksi PAN menekankan pentingnya distribusi pertumbuhan yang merata agar seluruh lapisan masyarakat mendapat manfaatnya," kata Widya pada kesempatan yang sama.
Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin Makin Lebar
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin semakin lebar di Indonesia per September 2024.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada di level 0,381 pada September 2024. Angka tersebut lebih tinggi daripada rasio gini per Maret 2024 yaitu di level 0,379.
"Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini ratio berarti semakin tinggi ketimpangan," ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Dia merincikan ada tujuh provinsi dengan tingkat rasio gini di atas rata-rata nasional (0,381). Sementara itu, 31 provinsi lainnya memiliki rasio gini di bawah rata-rata nasional (0,381).
"Tingkat ketimpangan tertinggi, tercatat di provinsi DKI Jakarta sebesar 0,431. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dengan angka gini ratio sebesar 0,235," jelas Amalia.
.jpeg?w=300&h=221)
