Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ruang Sempit APBN di Tahun Transisi, Begini Catatan Kadin ke Pemerintah

Kadin Indonesia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan fiskal di tengah tahun transisi pemerintahan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan fiskal di tengah tahun transisi pemerintahan. Hal itu seiring dengan adanya keterbatasan atau ruang fiskal yang sempit pada tahun ini.

Plh Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perkembangan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi domestik. Para pengusaha pun memandang, pemerintah perlu turun tangan memastikan geliat konsumsi domestik terus bertumbuh.

Di sisi lain, pembukaan pasar ekspor baru ke negara-negara non-tradisional juga perlu digenjot.

Adapun, pada awal tahun ini, Kadin memproyeksikan konsumsi domestik tetap tumbuh meskipun melambat dan tidak sekuat dua kuartal terakhir. Selain itu, Kadin memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi 2024 sekitar 4,9%-5,1%.

“Oleh karena itu, kebijakan fiskal diperlukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan menggeliatkan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” ujar Yukki saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

Yukki pun mengakui pemerintah telah berupaya menggenjot konsumsi domestik melalui penyesuaian APBN untuk pengeluaran perlindungan sosial di awal tahun ini.

Kendati begitu, Yukki mengingatkan bahwa dari penerimaan, negara juga akan menghadapi berbagai tantangan. Musababnya, harga komoditas global pada tahun ini tidak sebesar harga komoditas pada tahun 2020-2022.

“Hal tentu itu memengaruhi penerimaan negara,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Yukki, optimalisasi penerimaan pajak, serta penghematan anggaran belanja pada proyek strategis nasional perlu diperhatikan agar tidak menjadi beban terhadap APBN. Pengeluaran pemerintah yang bersifat perlindungan sosial juga perlu dilakukan secara terukur dan tepat sasaran sehingga tidak semata-mata kebijakan hanya bersifat populis.

“Dunia usaha juga berharap kebijakan fiskal tidak memberatkan sektor riil,” kata Yukki.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper