Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan fiskal di tengah tahun transisi pemerintahan. Hal itu seiring dengan adanya keterbatasan atau ruang fiskal yang sempit pada tahun ini.
Plh Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perkembangan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi domestik. Para pengusaha pun memandang, pemerintah perlu turun tangan memastikan geliat konsumsi domestik terus bertumbuh.
Di sisi lain, pembukaan pasar ekspor baru ke negara-negara non-tradisional juga perlu digenjot.
Adapun, pada awal tahun ini, Kadin memproyeksikan konsumsi domestik tetap tumbuh meskipun melambat dan tidak sekuat dua kuartal terakhir. Selain itu, Kadin memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi 2024 sekitar 4,9%-5,1%.
“Oleh karena itu, kebijakan fiskal diperlukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan menggeliatkan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” ujar Yukki saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Yukki pun mengakui pemerintah telah berupaya menggenjot konsumsi domestik melalui penyesuaian APBN untuk pengeluaran perlindungan sosial di awal tahun ini.
Baca Juga
Kendati begitu, Yukki mengingatkan bahwa dari penerimaan, negara juga akan menghadapi berbagai tantangan. Musababnya, harga komoditas global pada tahun ini tidak sebesar harga komoditas pada tahun 2020-2022.
“Hal tentu itu memengaruhi penerimaan negara,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Yukki, optimalisasi penerimaan pajak, serta penghematan anggaran belanja pada proyek strategis nasional perlu diperhatikan agar tidak menjadi beban terhadap APBN. Pengeluaran pemerintah yang bersifat perlindungan sosial juga perlu dilakukan secara terukur dan tepat sasaran sehingga tidak semata-mata kebijakan hanya bersifat populis.
“Dunia usaha juga berharap kebijakan fiskal tidak memberatkan sektor riil,” kata Yukki.
