Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dalam RUPTL PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN guna mengantisipasi potensi defisit sejumlah sistem kelistrikan nasional.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewanti-wanti status siaga dan defisit sejumlah sistem kelistrikan nasional mendatang menyusul minimnya eksekusi RUPTL PLN yang kurang dari separuh sejak 2011 lalu.
Berdasarkan laporan BPK, perhitungan terhadap daya mampu netto (DMN) berdasarkan RUPTL 2021-2030 per Agustus 2022 menunjukkan dari 12 sistem kelistrikan yang tersebar di Indonesia, hanya sistem Jawa Bali yang memiliki cadangan di atas standar berkisar antara 35% sampai dengan 52%.
Sementara itu, sistem lainnya dalam kondisi siaga dan berpotensi defisit apabila proyek penambahan pembangkit RUPTL terus menerus mengalami keterlambatan commercial operation date (COD).
Laporan itu tertuang dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kinerja Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Semester I 2022 Pada Kementerian ESDM Nomor 9/LHP/XVII/05/2023 tanggal 9 Mei 2023.
“Ada kemungkinan sistem menjadi defisit meskipun sebelumnya dinyatakan oversupply karena beban tetap bertambah dengan cukup besar di luar dugaan,” kata pakar listrik dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung Nanang Hariyanto saat dihubungi, Senin (15/1/2024).
Baca Juga
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi pembangunan pembangkit listrik dalam RUPTL dari 2011 sampai dengan Agustus 2022 rata-rata hanya mencapai 46,13%.
Perhitungan dengan mempergunakan daya mampu pasok (DMP) menunjukkan mayoritas sistem tenaga listrik berada dalam kondisi siaga dan defisit. Data menunjukkan bahwa sistem Jawa Bali diprediksi akan mengalami kondisi siaga mulai tahun 2028.
“Apalagi adanya sinergi antara Pertamina dan PLN sehingga ada beberapa beban captive masuk ke PLN,” kata Nanang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat pemerintah mesti segera mengeksekusi perencanaan pembangunan pembangkit yang sudah tertuang dalam RUPTL PLN.
Menurut Fabby, potensi peralihan status siaga dan defisit dalam sistem kelistrikan nasional cukup beralasan berdasar pada realisasi pembangunan pembangkit yang terbilang minim.
“Kita tetap harus waspada karena kondisi pasokan listrik di masa yang akan datang itu diimplementasikan dari perencanaan hari ini kalau 2028 sistem Jawa Bali itu berpotensi siaga, kita harus akselerasi pembangkit,” kata Fabby.
Selain itu, Fabby berpendapat, PLN mesti ikut memperkuat jaringan listrik untuk menopang rencana investasi pembangkit di sejumlah sistem nantinya.
“Tidak hanya pasokan, tapi jaringan juga harus diperkuat,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, kementeriannya tengah mengantisipasi wanti-wanti yang disampaikan badan audit negara itu ihwal kemungkinan beralihnya status sejumlah sistem kelistrikan menjadi siaga dan defisit.
“Nah, status defisit siaga ini juga yang harus kita antisipasi jangan sampai ada warna kuning, merah, kita mau semuanya aman,” kata Arifin saat konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Berdasarkan laporan realisasi RUPTL PLN 2021-2030 periode triwulan III/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dilaporkan bahwa sebanyak 696 megawatt (MW) pembangunan pembangkit yang direncanakan COD pada 2022 masih berstatus perencanaan. Dari jumlah itu sebanyak 609 MW merupakan pembangkit milik PLN dan sisanya milik swasta.
Dari laporan itu diketahui terdapat kendala penyelesaian atas 15 proyek dengan kapasitas 336,8 MW yang kemajuan konstruksinya berhenti, serta 12 proyek dengan kapasitas 177 MW diterminasi atau tidak dilanjutkan.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meminta PLN untuk menyelesaikan kontrak pembangunan dengan kontraktor baru sehingga proses kontruksi dapat segera dimulai.
