Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewanti-wanti status siaga dan defisit dalam sistem kelistrikan nasional menyusul masih rendahnya realisasi pembangunan pembangkit listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Perhitungan terhadap daya mampu netto (DMN) berdasarkan RUPTL 2021-2030 per Agustus 2022 menunjukkan dari 12 sistem kelistrikan yang tersebar di Indonesia hanya sistem Jawa Bali yang memiliki cadangan di atas standar berkisar antara 35% sampai dengan 52%.
Sementara itu, sistem lainnya dalam kondisi siaga dan berpotensi defisit apabila proyek penambahan pembangkit RUPTL terus menerus mengalami keterlambatan commercial operation date (COD).
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi pembangunan pembangkit listrik dalam RUPTL dari 2011 sampai dengan Agustus 2022 rata-rata hanya mencapai 46,13%.
Perhitungan dengan mempergunakan daya mampu pasok (DMP) menunjukkan mayoritas sistem tenaga listrik berada dalam kondisi siaga dan defisit. Hitung-hitungan badan audit menunjukkan sistem kelistrikan Jawa Bali diprediksi akan mengalami kondisi siaga mulai 2028 mendatang.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kinerja Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Semester I 2022 Pada Kementerian ESDM Nomor 9/LHP/XVII/05/2023 tanggal 9 Mei 2023.
Baca Juga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, kementeriannya tengah mengantisipasi proyeksi yang disampaikan badan audit negara itu ihwal kemungkinan beralihnya status sejumlah sistem kelistrikan menjadi siaga dan defisit.
“Nah, status defisit siaga ini juga yang harus kita antisipasi jangan sampai ada warna kuning, merah, kita mau semuanya aman,” kata Arifin saat konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Selain itu, Arifin mengatakan, kementeriannya juga tengah mendorong peningkatan sistem dan infrastruktur kelistrikan untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunan pembangkit yang sudah tertuang dalam RUPTL PLN.
Di sisi lain, dia menambahkan, pertumbuhan permintaan listrik yang belakangan lesu juga ikut memengaruhi rencana eksekusi investasi pembangkit beberapa tahun terakhir.
“Sistem kita ini sendiri infrastruktur apa sudah bisa mendukung apa belum ini harus kita perbaiki sistem yang ada,” kata dia.
Berdasarkan laporan realisasi RUPTL PLN 2021-2030 periode triwulan III/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dilaporkan bahwa sebanyak 696 megawatt (MW) pembangunan pembangkit yang direncanakan COD pada 2022 masih berstatus perencanaan.
Dari jumlah itu sebanyak 609 MW merupakan pembangkit milik PLN dan sisanya milik swasta.
Dari laporan itu diketahui terdapat kendala penyelesaian atas 15 proyek dengan kapasitas 336,8 MW yang kemajuan kontruksinya berhenti serta 12 proyek dengan kapasitas 177 MW diterminasi atau tidak dilanjutkan.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meminta PLN untuk menyelesaikan kontrak pembangunan dengan kontraktor baru sehingga proses kontruksi dapat segera dimulai.
