Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pupuk subsidi pada masa tanam (MT) I selama Oktober 2023 hingga Maret 2024 mencukupi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyebut pihaknya menargetkan luas tanam selama MT I tersebut mencapai 6,3 juta hektare dengan kebutuhan pupuk sebanyak 2,4 juta ton. Dengan begitu, pada periode Januari - Februari 2024 ditargetkan luas penanaman sekitar 3,9 juta hektare dengan kebutuhan pupuk sekitar 1,6 juta ton.
"Sehingga ketersediaan pupuk 1,7 juta ton masih mencukupi," ujar Kuntoro dalam keterangan resmi, Selasa (9/1/2024).
Kuntoro berujar, anggaran tambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun yang sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk kebutuhan pupuk subsidi di masa tanam berikutnya atau MT II.
Selain itu, Kuntoro menegaskan bahwa Kementan telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yakni hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Petani dapat mengakses pupuk bersubsidi di kios-kios yang sebelumnya telah mendata namanya.
Kementan mengklaim, kepastian stok dan kemudahan akses pupuk bersubsidi tersebut dapat mendorong petani memproduksi pangan dengan lebih baik. Apalagi, kata Kuntoro, periode Januari - Februari menjadi waktu krusial bagi mayoritas petani padi untuk memupuk tanamannya.
Baca Juga
"Kami akan terus monitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah anggaran pupuk subsidi periode 2024 hingga Rp14 triliun dan diklaim mampu menekan impor beras maupun pangan lainnya. Dengan tambahan anggaran hingga Rp14 triliun, Jokowi optimistis tidak akan ada masalah lagi ihwal pupuk bersubsidi tahun ini. Selain itu, dia percaya diri dengan tambahan pupuk bersubsidi, nantinya produksi beras akan lebih merata di seluruh wilayah.
Di sisi lain, Jokowi mengklaim bahwa penambahan anggaran pupuk bersubsidi untuk 2024 juga dapat menekan impor beras dan pangan lainnya karena produksi yang lebih mumpuni. Pasalnya, pertambahan penduduk nasional mencapai 4-4,5 juta jiwa setiap tahunnya.
"Yang kita harapkan adalah tidak impor beras lagi tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai [target]. Semua butuh makan penduduk kita sekarang sudah hampir 280 juta jiwa, semuanya butuh semuanya butuh beras," ujar Jokowi, Selasa (2/1/2024).
