Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah adanya unsur politis dari langkah populis Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah anggaran pupuk subsidi 2024 sebanyak Rp14 triliun.
Amran menjelaskan, kebijakan Kepala Negara dalam menambah anggaran pupuk bersubsidi dilakukan semata-mata untuk mengatasi dampak El Nino dan menggenjot produksi pertanian. Alih-alih kebijakan politis jelang lengser dan pemilihan umum (Pemilu 2024).
"Jangan dipolitisasi pupuk. Ada yang bilang ini karena mau pemilu. Enggak, ini karena El Nino," ujar Amran, Senin (8/1/2024).
Mentan bahkan menilai, apabila langkah cepat penambahan pupuk subsidi tidak dilakukan presiden, maka berisiko pada produksi pangan yang merosot. Di sisi lain, impor pangan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kata Amran, cenderung tidak mudah.
"Bayangkan kalau kita tidak bergerak cepat menambah pupuk, produksi turun tiba-tiba mau impor tapi tidak ada barangnya, apa tidak akan terjadi konflik sosial," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan 2023 mencapai Rp112,7 triliun. Adapun dari total belanja tersebut, subsidi pupuk telah menelan anggaran terbesar hingga Rp42,1 triliun atau setara dengan 6,1 juta ton pupuk subsidi.
Baca Juga
Jokowi di awal tahun pun resmi menambah anggaran belanja pupuk 2024 sebanyak Rp14 triliun. Dia optimistis, dengan tambahan anggaran pupuk itu akan menyelesaikan persoalan pupuk bersubsidi selama ini.
Selain itu, dia percaya diri dengan tambahan pupuk bersubsidi, nantinya produksi beras akan lebih merata di seluruh wilayah. Di sisi lain, Jokowi mengklaim bahwa penambahan anggaran pupuk bersubsidi untuk 2024 juga dapat menekan impor beras dan pangan lainnya karena produksi yang lebih mumpuni.
Namun, aksi Jokowi menambah anggaran subsidi pupuk diduga terindikasi adanya unsur politis jelang dirinya lengser pada Oktober 2024.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menduga adanya kemungkinan presiden menginginkan tingkat kepuasan publik tetap tinggi hingga lengser pada Oktober 2023.
Sejumlah kebijakan yang bersifat populis terus digencarkan oleh Kepala Negara di tahun terakhirnya, mulai dari bantuan pangan beras hingga teranyar tambahan anggaran subsidi pupuk.
"Mungkin saja presiden ingin sampai lengser nanti tingkat kepuasan publik masih tinggi. Selain pupuk, juga ada bansos beras yang diberikan sampai Juni [2024] nanti," kata Khudori saat dihubungi, Rabu (3/1/2024).
Setali tiga uang, peneliti Center of Reform on Economics (Core), Eliza Mardian menyoroti ihwal momen atau waktu Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pupuk bersubsidi. Seharusnya, Kepala Negara bisa beraksi mengatasi persoalan pupuk subsidi lebih awal, yaitu saat harga pupuk kian melejit signifikan akibat meletusnya perang Rusia dan Ukraina pada 2022.
Menyitir data Kementerian Keuangan yang dihimpun DataIndonesia.id, pada tahun-tahun awal memimpin dalam dua periode (2015 dan 2019), Jokowi cenderung menambah belanja subsidi pupuk. Pada 2015 atau periode pertama memimpin, Jokowi menambah alokasi belanja subsidi pupuk sekitar 48,36% dari Rp21,05 triliun pada 2014 menjadi Rp31,31 triliun pada 2015.
Selain itu, pada 2019 di tahun awal periode kedua pemerintahannya, Jokowi menambah belanja subsidi pupuk sebesar 2,08% dari Rp33,61 triliun pada 2018 menjadi Rp34,31 triliun pada 2019.
