Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara soal usulan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan lantaran maraknya penyalahgunaan yang dilakukan kalangan oknum pengusaha nelayan skala besar.
Menurutnya, penghapusan BBM bersubsidi untuk nelayan perlu dikaji terlebih dahulu. Di sisi lain, Trenggono memandang bahwa perbaikan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi menjadi hal yang utama dilakukan, alih-alih langsung menghapus jatah subsidi BBM nelayan.
"Jadi ini [penyaluran BBM bersubsidi] soal tata kelola, kita kaji dulu lah. Saya akan mengkaji," ujar Trenggono saat ditemui di kawasan Ancol, Kamis (14/12/2023).
Trenggono mengaku belum bisa menghitung berapa jumlah kerugian negara dari penyalahgunaan BBM subsidi di kalangan nelayan pengusaha. Kendati begitu, dia menyebut sejumlah solusi yang memungkinkan penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Dia mengatakan, salah satu program KKP yakni Kampung Nelayan Modern menjadi upaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi.
"Kampung Nelayan Modern itu salah satu solusi, maka kita tahu persis, ada datanya. Yang tidak terdaftar di situ ya tidak bisa [dapat BBM bersubsidi], dengan cara itu kita bisa manage," jelasnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (13/12/2023), Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastuti mengusulkan agar kebijakan solar subsidi dihapus.
Usulan tersebut disampaikan Susi sebagai respons terhadap temuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mengungkapkan banyak nelayan tajir yang memiliki puluhan kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
“Ini juga harusnya dihapus karena jadi mainan oknum dan pengusaha nakal,” tegas Susi dalam media sosial resminya, dikutip Rabu (13/12/2023).
Susi mengatakan, alasannya meniadakan 1,2 juta kilo liter solar subsidi kala menjabat sebagai Menteri, lantaran banyak nelayan yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan solar subsidi.
Pendiri Susi Air itu mengungkapkan, banyak pengusaha yang kerap mengakali aturan yang ada. Misalnya, menurunkan ukuran kapal agar mendapatkan izin daerah dan solar subsidi, serta ‘main’ dengan oknum aparat. Dengan adanya temuan ‘klasik’ itu, Susi meminta Trenggono dan jajarannya untuk memeriksa dan menangkap oknum-oknum tersebut.
“Sudah saatnya yang begini dihentikan,” katanya.
