Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia memasuki era baru dalam transportasi berbasis rel. Setelah muncul mass rapid transportation (MRT), lalu Kereta Cepat Jakarta—Bandung atau Whoosh, operasional kereta ringan atau light rapid transportation (LRT) mulai dilakukan.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan, rangkaian kemajuan ini menjadi tanda bahwa transportasi berbasis rel Indonesia berada di jalur yang tepat mengingat urgensi kereta api sebagai transportasi massal semakin tinggi ke depan.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), sebanyak 180 juta orang bakal menyesaki kawasan perkotaan di Tanah Air pada 2050.
“Tanpa angkutan massal yang efisien untuk menggerakkan ratusan juta orang itu, maka ekonomi kita tidak akan bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Artinya, transportasi berbasis rel sangat cocok untuk kawasan perkotaan ke depannya,” kata Tory kepada Bisnis pekan lalu.
Di samping itu, sambungnya, dampak lingkungan moda transportasi berbasis rel jauh lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan roda empat sehingga pengerjaan proyek-proyek kereta juga sejalan dengan upaya mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah menetapkan empat proyek transportasi berbasis rel yang menjadi prioritas, antara lain, proyek Makassar – Pare-Pare, Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung, peningkatan kecepatan Jakarta - Surabaya Tahap I, Jakarta - Semarang, dan sistem angkutan umum massal Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar.
Baca Juga
Untuk pengerjaan di Pulau Jawa yang ditunjang infrastruktur paling maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Tanah Air, terdapat tantangan tersendiri, terutama karena massifnya pembangunan jalan tol.
“Ketika seluruh Pulau Jawa sudah tersambung dengan jalan tol, maka agar tetap relevan, transportasi berbasis rel harus bisa bersaing kendaraan roda empat,” jelasnya.
Kendati demikian, kata Tory, kompetisi antara transportasi berbasis rel dan kendaraan roda empat tidak berarti hanya terjadi di Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua disebut bakal bermuara pada kondisi serupa seperti halnya di Jawa.
Namun, pendekatan infrastruktural yang dilakukan di luar Jawa dinilai tidak sama dengan Pulau Jawa. Menurut Tory, pembangunan fasilitas kereta api luar Jawa yang sedang berlangsung di Sumatra dan Sulawesi lebih tepat jika dilakukan via revitalisasi.
Sebab, karakteristik kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal di luar Jawa relatif lebih rendah karena jumlah penduduk tidak sebanyak Pulau Jawa serta kuatnya kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi.
“Jadi, dorongan untuk membangun rel kereta api di luar Pulau Jawa tidak sekuat dorongan untuk membangun jalan tol,” katanya.
Namun, apabila pendekatan revitalisasi diimplementasikan, fasilitas transportasi berbasis rel tersebut mesti layak untuk laju kereta dengan kecepatan 160 – 180 km/jam sehingga relevan untuk bersaing dengan jalan tol yang memungkin kendaraan roda empat melaju dengan kecepatan 100 – 120 km/jam.
Selain itu, keterhubungan antara fasilitas transportasi berbasis rel di luar Pulau Jawa dengan pusat-pusat komoditas dinilai sangat penting. Sebab, kata Tory, daya ungkit fasilitas transportasi berbasis rel terhadap perekonomian tidak sekuat jalan tol.
“Buktinya, sebesar 60% pendapatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) disumbangkan oleh angkutan kereta api batu bara di Sumatra Selatan. Jadi, duit PT KAI itu bukan dari angkutan massal,” ujarnya.
Namun, keniscayaan pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan membuat peluang bisnis dari sektor transportasi berbasis rel di luar Jawa tidak dapat dinafikan sehingga ketersediaannya dinilai kudu mampu mengimbangi progres pembangunan jalan tol.
Hal tersebut memungkinkan lantaran ketersediaan lahan beberapa ruas jalan tol di Sumatra sudah didesain agar mencakup ruang untuk fasilitas rel kereta api.
“Lempung-lempungnya juga sudah diupayakan agar bisa dipakai untuk kereta api. Tinggal sekarang dorongannya. Bisa dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), atau bisa dari swasta,” tutupnya.
Gotong Royong
Untuk memastikan proyek pembangunan transportasi berbasis rel efektif, Tory berharap adanya kontribusi antarkementerian. Dengan kata lain, proyek jumbo dengan nilai puluhan triliun rupiah itu digarap dengan sistem gotong royong.
Saat ini, sambungnya, proyek transportasi berbasis rel di Tanah Air masih diampu secara tunggal oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Padahal, diperlukan juga peran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memastikan kesiapan industri lokal.
“Kemenperin harus menyiapkan industri lokal untuk menyediakan substitusi impor atau menjadi pendamping dari vendor-vendor asing. Entah itu dari jepang untuk MRT atau Korea Selatan untuk LRT,” kata Tory.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga harus turun tangan untuk memastikan penganggaran. Termasuk pula Kementerian BUMN agar mengatur keterlibatan himpunan bank negara (himbara) dalam hal pembiayaan, serta mengubah pola penugasan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ke PT KAI.
“Sebab, ini proyek besar. Tidak cukup jika hanya direspons oleh Kemenhub saja, tapi masing-masing harus berkontribusi. Apa gunanya punya kewenangan kalau tidak berkontribusi?”
