Bisnis.com, JAKARTA — Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan bakal memberi kemudahan akses kredit kepemilikan rumah atau KPR untuk semua lapisan masyarakat.
Khususnya, Anies menggarisbawahi pekerja sektor informal dan independen dapat mengakses kemudahan KPR tersebut.
“Tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak,” kata Anies saat menghadiri Rakernas APERSI seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (11/11/2023).
Salah satu rangkaian acara Rakernas 2023 itu berisikan penyampaian visi misi calon presiden 2024 yang dikemas dalam talkshow bertemakan "Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat Pada Pemerintahan yang Akan Datang", digelar di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta (10/11/2023).
“Wujud dari konsep ini ada dua program, pertama KPR pasti 5% dan tepat. Sementara untuk pekerja mandiri itu KPR yang dibantu prosesnya, penjaminannya lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang nonformal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk beli rumah,” kata Anies.
Melalui program ini, dia berharap dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia nantinya.
Baca Juga
Sementara calon presiden Ganjar Pranowo yang diwakilkan Anggota Dewan Pakar, Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto menegaskan filosofi sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup.
Menurutnya, TPN Ganjar – Machfud sudah mewacanakan untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup.
“Kita melihat sektor perumahan itu penting dan harus ada politic will yang kuat. Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat, dan kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang,” jelas Heru.
Rakernas Soroti Kebijakan yang Fluktuatif
Selain acara Rakernas, Apersi juga memperingati HUT ke-25 pada 10 November 2025 ini. Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah menyatakan, di usianya yang tak muda lagi Apersi terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat. Saat ini, anggota Apersi tersebar hampir di seluruh provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3500 pengembang/perusahaan.
Dalam Rakernas ini, Apersi menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah tidak fluktuatif atau naik turun, sehingga iklim berusaha lebih tenang. Menurutnya lagi, saat ini kita mendengar adanya perizinan sumur untuk rumah tangga.
“Ini akan menjadi masalah karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin. Kalau di undang-undang bumi dan air kan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini dibuat peraturan harus berizin. Bukan hanya pengembang saja yang kena dampaknya, masyarakat umum juga bisa kena sanksi semua,” kata Junaidi.
Junaidi menambahkan, kebanyakan dalam proses perizinan prosesnya tidak mudah. Jika membuat sumur harus ada izin saya yakin akan ada proses-proses yang panjang.
"Mengurus perizinan itu tidak gampang, kami merasakan semua proses perizinan yang baru bisa menjadi benturan bagi kita semua," terangnya.
Junaidi juga menyoroti menyoal syarat realisasi KPR yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air.
"Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya ke realisasi. Jaringan PDAM juga belum ke semua daerah. Nah itu, bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya,” kata dia.
