Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan insentif harga gas hulu di level US$4,72 per MMbtu untuk program jaringan gas rumah tangga atau jargas tidak akan berdampak signifikan terhadap operasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, target baru yang dipatok pemerintah untuk jargas sebanyak 2,5 juta sambungan hingga akhir 2024 belum membutuhkan pasokan gas yang terbilang besar.
“Kebutuhan volume gas untuk jargas tidak terlalu besar sehingga kami perkirakan masih dapat memenuhi keekonomian masing-masing lapangan secara weighted average price,” kata Kurnia saat dihubungi, Jumat (13/10/2023).
Kurnia mengatakan, saat ini realisasi volume alokasi untuk program jargas hanya berkisar 0,3 persen dari pembelian gas bumi sepanjang semester pertama 2023. Kendati demikian, kata dia, serapan dari jargas itu masih bisa tumbuh hingga 1,4 persen lewat penambahan jaringan setiap tahunnya.
Sementara itu, dia menambahkan sumber gas itu bakal dimobilisasi berdasarkan pada lokasi pembangunan jargas nantinya. Dia mengatakan, pasokan gas dari KKKS untuk program jargas relatif tersedia saat ini.
“Dengan adanya PGN tentu akan lebih bisa diterapkan karena sumbernya bisa saja nanti dari beberapa lapangan, sepanjang ada alokasinya. saat ini realisasinya tidak sampai 19 BBtud,” kata dia.
Baca Juga
Adapun, pemerintah memutuskan untuk memangkas target pembangunan jargas dari semula dipatok 4 juta sambungan menjadi 2,5 juta sambungan rumah hingga akhir 2024.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dimpimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Ratas itu turut dihadiri jajaran menteri koordinator dan teknis terkait.
“Dari Kementerian ESDM juga nanti kita harapkan nanti ada anggaran dari APBN dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kita harapkan bisa dipakai untuk bangun Jargas ramai-ramai,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, revisi tersebut dilakukan lantaran realisasi pembangunan jaringan gas yang masih minim hingga saat ini.
Airlangga memerinci realisasi sambungan gas ke rumah baru mencapai 835.000 rumah dengan rincian 241.000 berasal dari PT PGN Tbk. dan 549.000 berasal dari pemerintah.
"Kan targetnya semula 4 juta rumah cuma dengan capaian sekitar 800.000, ini target 4 juta pada 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta pada 2024," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Dalam perubahan beleid itu juga akan dijamin harga jual gas di hulu, supaya meningkatkan minat swasta. Airlangga mengatakan kepastian harga US$4,72 per MMbtu itu diharapkan dapat mengundang minat investor saat ini.
“Permintaan dari Menteri ESDM angka US$4,72 per MMbtu itu ada di header-header daripada distribusi untuk daripada pipa jargas, sehingga KPBU bisa kerja dari sana,” kata dia.
