Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan langkah Jepang yang bakal menarik pembiayaan untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia
Menurutnya, pemerintah akan tetap mendorong kebutuhan listrik secara nasional. Apalagi, kata Jokowi, saat ini pemerintah juga akan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Waduk Cirata yang rencananya akan diresmikan dan bakal beroperasi pada November 2023.
Hal ini dia sampaikan usai meninjau panen petani di Jalan PLTU Indramayu, Desa Karanglayung, Sukra, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023).
“Sekarang ini kita mulai bergeser ke energi hijau, ke hidropower, solar panel, saya kira di Jawa Barat ada yang mau kita resmikan di Cirata, kemudian energi angin, geothermal itu yang kita berikan prioritas. Kalau ada PLTU itu harus super critical semuanya, standar-standarnya itu saya kira di kementerian ESDM tau semua,” katanya kepada wartawan.
Sekadar informasi, Jepang akan menarik pembiayaan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Bangladesh dan Indonesia dalam upaya mempercepat penggunaan bahan bakar fosil.
Mengutip Bloomberg, Sabtu (25/6/2022), negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia itu akan berhenti memberikan pinjaman untuk proyek ekspansi batu bara Matarbari 2 di Bangladesh dan PLTU Indramayu di Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri negara itu dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga
Langkah itu dilakukan beberapa hari menjelang pertemuan negara-negara G-7, yang tahun lalu sepakat untuk menghentikan pembiayaan internasional untuk proyek batu bara. Jepang pada awalnya menentang langkah itu, dan kemudian memperketat persyaratan untuk proyek batu bara di luar negeri. Pasalnya, Jepang telah mendapat kritik tajam atas dukungan tersebut.
Jepang menyumbang separuh dari US$6,6 miliar dukungan pembiayaan terhadap batu bara dari negara-negara G-7 pada 2019, menurut Bloomberg NEF.
