Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Whoosh Indonesia atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) disebut akan balik modal dalam 40 tahun mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Jakarta pada Selasa (3/10/2023).
Tiko menjelaskan, proyek semacam kereta cepat termasuk dalam proyek infrastruktur transportasi dasar. Menurutnya, proyek ini perlu dibangun dengan visi jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah pola peradaban transportasi Indonesia di masa depan.
Dia mengatakan, hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kereta cepat merupakan proyek berorientasi jangka panjang, yakni hingga 40 tahun ke depan.
“Kalau proyek seperti ini balik modal bisa 30 sampai 40 tahun. Tidak mungkin proyek seperti ini horizonnya 10 tahun, harus paling tidak 20 tahun ke depan.” Jelas Tiko.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan investasi jumbo hingga US$7,2 miliar atau setara Rp110,16 triliun. Nilai investasi tersebut sebelumnya telah mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar (Rp18,36 triliun) dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar (Rp91,8 triliun).
Baca Juga
Adapun, 60 persen dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta (Rp11 triliun) akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sementara 40 persen sisanya atau sekitar US$480 juta (Rp7,36 triliun) akan dibayarkan oleh konsorsium China.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi juga menyebut bahwa berdasarkan feasibility study, diperkirakan proyek kereta cepat akan balik modal dalam kurun waktu 38 tahun setelah commercial operation date (COD) pada Juni 2023.
Namun, nyatanya operasional kereta cepat kerap mengalami pengunduran hingga akhirnya diresmikan pada Senin (2/10/2023) oleh Presiden Joko Widodo.
Cicilan Utang Kereta Cepat
Seiring dengan mulai beroperasinya kereta cepat, utang pemerintah Indonesia kepada China atas megaproyek tersebut mulai berjalan.
Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun. Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar. Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia.
Adapun, pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun. Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.
Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat mencapai Rp79 triliun. Maka, dengan asumsi bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun atau 360 bulan bisa dihitung estimasi besaran utang kereta cepat yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia setiap bulannya.
Nilai pokok pinjaman yang harus dibayarkan per bulan adalah Rp79 triliun dibagi 360 bulan adalah sebesar Rp219,44 miliar per bulan.
Selanjutnya, untuk nilai bunga yang dibayarkan adalah Rp79 triliun dikalikan 3,4 persen dibagi 360 bulan sehingga didapat Rp7,46 miliar per bulan.
Secara perhitungan kasar, nilai utang pokok plus bunga yang bakal dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada China mencapai Rp226,9 miliar.
