Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah secara resmi menjajaki proses keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginginkan agar proses keanggotaan OECD tersebut berjalan dengan teratur tetapi tetap cepat.
"Presiden menyampaikan Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat membership itu harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia," katanya usai mendampingi Jokowi menerima Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan, Kamis (10/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden, pihak OECD Mathias Cormann juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dan syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota.
Apalagi, dia menilai bahwa kerja sama Indonesia dan OECD sudah berjalan cukup lama dan Tanah Air juga telah melakukan banyak reformasi ekonomi yang sesuai dengan syarat keanggotaan OECD.
"Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin jadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali, tetapi juga sudah banyak bidang-bidang reformasi yang dilakukan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang sesuai dengan OECD," tandas Sri Mulyani.
Baca Juga
Setali tiga uang, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menambahkan hubungan erat Indonesia dan OECD memang telah terjalin lama.
Dia menjabarkan sejak 2007 Indonesia sudah menjadi key partner dari OECD. Bahkan, turut berkontribusi dalam enhanced engagement program dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia sejak 2015.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pada September 2023, OECD akan menggelar pertemuan, yang di antaranya, untuk membahas pengajuan keanggotaan dari Indonesia.
"Apabila sudah oke mendapatkan political agreement maka proses teknis akan dimulai," pungkas Retno.
