Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia meningkat menjadi sebesar US$5.500 pada 2024.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann pada hari ini, Kamis (10/8/2023).
Target tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk bisa lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, sekaligus sebagai modal Indonesia untuk bergabung menjadi anggota OECD.
“GNI per kapita Indonesia tahun depan diharapkan bisa mencapai US$5.500 sehingga standar-standar yang diberlakukan di OECD itu menjadi benchmark dan best practice di tambah lagi dukungan agar program pembangunan yang dilakukan di Indonesia bisa terjaga, dalam tanda petik kita lolos dari middle income trap,” katanya.
Airlangga menyampaikan keinginan Indonesia bergabung menjadi anggota OECD telah mendapatkan respons positif dari ke-38 negara anggota lembaga tersebut.
Jika disetujui, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara atau negara ketiga di Asia yang bergabung di OECD, menyusul Korea Selatan dan Jepang.
Baca Juga
Airlangga juga menyampaikan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD akan memberikan beberapa manfaat, salah satunya Indonesia harus mengikuti standar-standar yang diberlakukan bagi negara anggota.
Dengan mengikuti standar yang diterapkan, produk-produk kebijakan yang dihasilkan nantinya akan lebih baik. Hal ini akan mendukung peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
“Tentunya mendorong pendapatan per kapita masyarakat karena anggota OECD itu rata-rata [GNI per kapita] di atas US$10.000. Ya, balik lagi kita dari US$5.000 mau di atas US$11.000. Berarti kalau di US$11.000 rakyat semakin sejahtera,” jelas Airlangga.
Selain itu, imbuhnya, dengan kondisi tersebut, aliran investasi ke dalam negeri juga dapat semakin terdorong.
“Indonesia sudah jadi key partner country OECD selama 15 tahun dan OECD sudah punya kantor di Indonesia walaupun Indonesia belum menjadi member OECD, jadi itu sebuah modal yang baik,” tutur Airlangga.
