Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menolak impor KRL dan lebih memilih retrofit dinilai kurang tepat dilakukan untuk jangka pendek. Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap kapasitas angkut KRL Jabodetabek.
Sebagai informasi, opsi retrofit adalah penambahan atau pembaruan teknologi atau fitur baru pada rangkaian kereta lama.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Aditya Dwi Laksana menilai terdapat sejumlah kekurangan bila pemerintah lebih memilih opsi retrofit untuk memenuhi kebutuhan peremajaan armada KRL pada 2023.
Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter sebagai operator harus dapat memastikan ketersediaan suku cadang pada rangkaian kereta lama yang akan diperbarui melalui retrofit.
Selain itu, proses pengerjaan retrofit KRL membutuhkan waktu yang cukup lama. Aditya mengatakan, proses pembaruan teknologi pada rangkaian kereta lama dapat memakan waktu hingga 17 bulan.
Hal tersebut juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah KRL yang beroperasi melayani masyarakat. Pasalnya, rangkaian kereta harus dimasukkan ke dalam balai yasa atau bengkel untuk menjalani proses retrofit.
Baca Juga
“Menurut saya ini (retrofit) bukan solusi yang tepat buat pemenuhan kebutuhan KRL dalam jangka pendek di tahun ini,” kata Aditya saat dihubungi pada Rabu (14/6/2023).
Aditya melanjutkan, opsi impor KRL bekas dari Jepang masih menjadi solusi yang paling logis untuk memenuhi kebutuhan peremajaan armada. Meski demikian, dia mengingatkan agar rangkaian kereta tersebut juga harus memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) jika opsi impor terealisasi.
“Setelah didatangkan, komponen-komponennya harus ada yang diganti agar minimal TKDN-nya sekitar 40 persen,” imbuhnya.
Menurut Aditya, keputusan final terkait rencana impor atau retrofit KRL berada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dikepalai oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia menerangkan, sejauh ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komisi VI DPR RI, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlihat sudah sepakat untuk memilih opsi impor KRL bekas. Sementara itu, Kementerian Perindustrian hingga saat ini bersikeras tidak memberikan izin impor tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menegaskan kebutuhan 12 rangkaian KRL untuk tahun ini tidak akan dipenuhi dengan impor dari "Negeri Sakura". Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk melakukan retrofit pada tahun depan.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa pihaknya berpegang pada hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara audit dari lembaga tersebut menyatakan impor KRL bekas tidak diperlukan, sehingga pemerintah akan mengambil opsi retrofit.
"Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," tutur Agus.
Pernyataan Agus langsung direspon oleh Luhut yang mengatakan keputusan terkait impor KRL belum final. Seiring dengan hal tersebut, pihaknya akan melakukan rapat dengan Kementerian Perindustrian.
“Nanti itu kami rapatkan dulu. Kan belum dirapatin gimana tahu [Kemenperin] menolak,” ujarnya.
