Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait dengan keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menolak langkah impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Menurutnya, keputusan tersebut belum final sehingga dirinya akan melakukan rapat dengan Kementerian yang dinahkodai oleh Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut.
“Nanti itu kami rapatkan dulu. Kan belum dirapatin gimana tahu [Kemenperin] menolak,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/6/2023).
Sekadar informasi, Kementerian Perindustrian menegaskan kebutuhan 12 rangkaian kereta rel listrik (KRL) untuk tahun ini tidak akan dipenuhi dengan impor dari "Negeri Sakura".
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk melakukan retrofit pada tahun depan.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa pihaknya berpegang pada hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara audit dari lembaga tersebut menyatakan impor KRL bekas tidak diperlukan, sehingga pemerintah akan mengambil opsi retrofit.
Baca Juga
"Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," tutur Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (12/6/2023).
Retrofit sendiri merupakan penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama. Agus menyebutkan baik pihaknya maupun instansi/lembaga pemerintahan terkait sudah menyepakati solusi pemensiunan 12 rangkaian KRL ini berdasarkan hasil dari audit BPKP.
Menurutnya, hal ini sudah diputuskan rapat koordinasi antara Kemenperin dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Di sisi lain, mengenai impor darurat, Agus menuturkan pihaknya tidak mengenal istilah tersebut untuk rangkaian kereta bekas bakal pemenuhan kebutuhan 10 hingga 12 rangkaian KRL Jabodetabek ini.
"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan Pak Erick [Menteri BUMN] saja tidak mengarah ke situ kok," tambah Agus.
Dia menjelaskan tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional. Sehingga, dalam hal ini opsi impor memang tidak perlu dilakukan.
