Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) membeberkan sejumlah strategi yang bisa dilakukan pemerintah agar stok beras Indonesia melimpah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso mengatakan pemerintah perlu menciptakan kolaborasi antara pengusaha besar dan kecil penggilingan padi mulai dari hulu hingga hilir secara benar.
Hal itu bisa dilakukan dengan pendampingan melalui korporasi petani yang berkelanjutan, sekaligus memotong mata rantai pasok yang panjang.
Kemudian, lanjut Sutarto, Pemerintah tidak boleh memberikan sembarang izin pendirian penggilingan padi baru. Jika ingin menerbitkan izin, harus mempertimbangkan ketersediaan produksi gabah.
“Namun diperlukan juga revitalisasi penggilingan padi yang sudah ada terutama penggilingan padi kecil,” tuturnya dalam diskusi ‘Stok Beras Jelang Lebaran, Cukup atau Kurang’ di Jakarta, Rabu (12/4).
Dia juga menjelaskan pemerintah perlu mengatur pasar pangan, gabah dan beras secara berkelanjutan, termasuk penyaluran beras hasil produksi setempat untuk golongan dan anggaran tertentu.
Baca Juga
“Kemudian juga harus didorong pelaksanaan modernisasi dan generasi muda juga harus turun tangan sebagai petani milenial, utamanya untuk pertanian berbasis pangan,” katanya.
Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah, maka dikhawatirkan produksi penggilingan padi skala kecil masih bakal terhalang oleh kekuatan pemain-pemain besar dan hal tersebut bisa menyebabkan hasil panen para penggiling padi skala kecil tidak optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan di dalam negeri.
Sekadar informasi, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor 2 juta ton beras pada tahun ini. Meskipun melakukan impor beras, pemerintah memastikan menyerap beras petani dengan maksimal. Penugasan impor beras dimandatkan Bapanas kepada Perum Bulog.
Tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
