Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kronologi awal terungkapnya keberadaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang menyudutkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam Rapat Kerja (Raker) Kemenkeu dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dirinya kaget saat mendengar kabar, di mana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) mengungkapkan terdapat transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.
“Rabu, 8 Maret 2023 Pak Mahfud MD menyampaikan ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun. Kami kaget, karena mendengarnya dalam bentuk berita di media, kami cek ke Pak Ivan [Kepala PPATK] tidak ada surat 8 Maret ke Kemenkeu,” jelasnya, Senin (27/3/2023).
Kemudian, pada hari selanjutnya, Kamis (9/3/2023), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengirimkan surat dengan nomor SR/2748/AT.01.01/III 2023 tertanggal 7 Maret 2023.
Surat yang telah Sri Mulyani terima ternyata kompilasi dari 196 surat dengan 36 halaman lampiran berisi surat PPATK ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu, periode 2009-2023.
“Tanggal 8, sehari sebelumnya, sudah disampaikan ke publik tetapi surat belum kami terima,” tambahnya Menkeu.
Baca Juga
Sri Mulyani mengklaim tidak ada angka yang menyatakan Rp300 triliun, seperti apa yang disebutkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Untuk itu, dirinya meminta lagi surat yang dimaksud oleh Mahfud kepada Kepala PPATK Ivan.
“Sabtu [11 Maret 2023] Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk mejelaskan transkasi Rp300 triliun bukan transaksi di Kemenkeu, tetapi kami belum menerima suratnya,” lanjtunya.
Selanjutnya, Senin (13/3/2023), PPATK mengirim surat kepada Sri Mulyani dengan nomor SR/3160/AT.01.01/III 2023. Surat tersebut memiliki lampiran 43 halaman, yang berisi daftar 300 surat dengan nilai Rp349 triliun periode 2009-2023.
