Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo angkat bicara terkait realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak 2017 hingga 2022 yang masih sangat rendah yaitu 278.200 hektare.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menegaskan, rendahnya realisasi program PSR bukan dipicu oleh anggaran yang diterima yakni Rp30 juta per hektare per petani, melainkan persyaratan program yang dinilai menyulitkan para petani.
“Banyak yang salah tanggap karena uang cuma Rp30 juta maka petani nggak mau PSR. Tapi buka itu, meskipun dikasih Rp100 juta kalau syaratnya susah, nggak akan bisa mengambil itu. Persoalannya disitu, persyaratan ya harus disederhanakan,” kata Gulat kepada awak media di Jakarta Barat, Senin (27/2/2023).
Salah satu syarat yang dinilai memberatkan yaitu harus bebas dari kawasan hutan. Padahal, lanjut dia, dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) disebutkan bahwa lahan di bawah 5 hektare dan sudah dikuasai 5 tahun bisa diremajakan.
“Tapi kami kan butuh surat. Lantas suratnya gimana? Suratnya diurus segala macem, petani sawit nggak akan mampu itu. Jadi yang ada harusnya adalah yang sudah existing seperti UU CK, sudah clear kan saja nggak usah lagi menambah-nambah persyaratan yang justru meribetkan program PSR,” tegasnya.
Selain persyaratan yang berbelit-belit, harga pupuk tahun lalu yang naik hingga 300 persen juga menjadi pemicu rendahnya realisasi program PSR.
Baca Juga
“Karena kami nggak mupuk, tahun lalu pupuk naik 300 persen. Semakin menurun [produktivitasnya] karena nggak ada replanting karena gabisa PSR,” ungkapnya.
Seperti diketahui, realisasi program PSR dari 2017-2022 hanya mencapai 278.200 hektare. Itu artinya, dari 2,8 juta hektare yang potensial untuk diremajakan, hanya 9,93 persen realisasi program PSR dari lahan potensial.
Program PSR sudah diimplementasikan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahunnya seluas 180.000 hektare sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
