Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 7,5 - 8,5 persen. Nominal tersebut turun dari target APBN 2022 di kisaran 8,5 - 9 persen di Undang-Undang (UU) APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pemerintah dapat mencapai target tersebut di 2023 dengan mengidentifikasi masyarakat miskin melalui survei Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan sosial, dan juga dana desa.
Selain itu, lanjutnya, target kemiskinan ekstrim juga menjadi program kerja di seluruh kementerian/lembaga dan daerah.
“Tentu kalau melihat sumber dananya, entah itu dari belanja pemerintah pusat maupun daerah, itu semua bisa memfokuskan pada penurunan kemiskinan tadi termasuk stunting,” kata Sri Mulyani.
Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan target tersebut cukup achievable.
Tentunya target tersebut perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan lainnya.
Baca Juga
Apalagi, kata dia, pemerintah sudah cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir untuk melakukan perlindungan sosial (perlinsos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.
Pemerintah juga telah melihat bagaimana program perlinsos berjalan selama pandemi Covid-19 dan di tengah ketidakpastian global.
“Ini kita lakukan banyak fleksibilitas sehingga siap utk selalu di-deploy ketika ada kebutuhan,” ujarnya.
