Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perang Memanas, Pemerintah Pastikan Kebijakan Akomodatif untuk Harga Energi Domestik

Pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisnis/Abdurachman
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan laju inflasi Februari 2022 terkendali di 2,06 persen di tengah kenaikan permintaan dan harga komoditas. Kendati demikian, angka ini turun dibanding Januari 2022 yang mencapai 2,18 persen.

Hal ini salah satunya karena upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah yang berdampak pada turunnya inflasi komponen volatile food menuju 1,81 persen dan relatif rendahnya administered price pada angka 2,34 persen. Selain itu, terjadi kenaikan inflasi komponen inti yang mencapai 2,03 persen seiring dengan menguatnya permintaan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat.

Dia menegaskan pemerintah juga akan terus mengantisipasi perkembangan harga komoditas global, termasuk yang disebabkan oleh isu geopolitik, yakni antara Rusia dan Ukraina. 

Dalam laporan BPS, turunnya beberapa harga komoditas pangan seperti minyak goreng menjadi penyumbang deflasi utama. Febrio menjelaskan, hal ini karena pada awal Februari lalu, pemerintah menerbitkan peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) di tengah kenaikan harga CPO di pasar global.

Inflasi administered price Februari 2022 juga dipengaruhi oleh penurunan aktivitas masyarakat akibat adanya peningkatan kasus Omicron, sehingga terjadinya normalisasi tarif angkutan udara.

"Pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan yang akomodatif pada harga energi domestik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi," ungkap Febrio, mengutip siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Terkait masyarakat miskin dan rentan, dia menegaskan pemerintah tetap memberikan bantuan untuk menjaga daya beli kelompok tersebut dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial yang tetap tinggi di tahun 2022 sebesar Rp431,5 triliun.

Sementara itu, inflasi inti masih melanjutkan tren peningkatan, yang dipengaruhi oleh membaiknya sisi permintaan serta lanjutan dari efek passthrough ke harga konsumen, meskipun secara terbatas.

Ini juga tampak dari peningkatan pada inflasi di tingkat grosir untuk kelompok industri, terutama untuk kelompok banguanan tempat tinggal dan instalasi listrik, air dan gas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper