Bisnis.com, GUNUNG KIDUL – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran dana desa yang telah digelontorkan dari APBN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp609,68 triliun sepanjang 2015 hingga 2024.
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Jaka Sucipta menyampaikan, anggaran tersebut termasuk alokasi dana desa 2024 yang sebesar Rp71 triliun untuk 75.259 desa.
“Perkembangan dana desa dari 2015 hingga 2024 tidak kurang dari Rp609,68 triliun sudah kita gelontorkan ke desa. Jumlah desanya cukup banyak, ada 75.259 desa pada 2024 ini,” katanya dalam acara Press Tour Kemenkeu, Rabu (1/4/2024).
Jika dirincikan, alokasi dana desa pada 2024 melonjak signifikan jika dibandingkan dengan periode awal pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 2015 yang realisasinya hanya sebesar Rp20,7 triliun untuk 74.093 desa.
Anggaran dana desa pada tahun selanjutnya, 2016, naik signifikan menjadi sebesar Rp46,98 triliun, yang disalurkan kepada sebanyak 74.754 desa.
Sementara itu, realisasi anggaran untuk dana desa tertinggi tercatat pada 2021, yang mencapai Rp72 triliun untuk sebanyak 74.961 desa.
Baca Juga
Jaka menyampaikan, output dana desa sepanjang 2015 hingga 2023 mendukung program pencegahan dan penanganan stunting.
Dalam hal ini, dana desa telah menghasilkan sarana/prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa, diantaranya 9.352 posyandu, 10,12 juta unit sarana air bersih, 77.168 unit MCK, 79.928 unit polindes, 10.495 unit PAUD, 29,55 juta unit drainase, hingga 32,01 juta unit sumur bor.
Pada 2023, capaian output dana desa dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya telah menghasilkan 33.657 km jalan desa, 129.979 meter jembatan, 515 unit pasar desa, 450 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 318 unit embung, hingga 31.142 unit irigasi.
Sementara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dana desa pada 2023 telah menghasilkan diantaranya 2.172 unit sarana olahraga, 86.750 unit air bersih, 2.587 unit posyandu, hingga 2.547 kegiatan PAUD, juga sejumlah sarana dan prasarana lainnya.
"Capaian output atas pemanfaatan dana desa dapat semakin ditingkatkan melalui sinergi dan kerja sama pengelolaan dana desa antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Jaka.
