Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan pembangunan di berbagai daerah Indonesia tidak berjalan secara serentak atau tersinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal ini dia sampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senin (6/5/2024).
“Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Namun, irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan [oleh pemerintah daerah], airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki,” kata Jokowi dalam forum tersebut.
Padahal, kata Jokowi, pemerintah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Sehingga, dia melanjutkan seharusnya ada sinkronisasi dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Namun, yang belum adalah sinkron atau tidak [beriringan] dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum terjadi. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” ucapnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar jajaran Kementerian pun turut aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga setiap rencana pembangunan dapat berjalan seirama dan mengikuti panduan dari RPJPN dan RPJMN.
“Kedok pintu kulo nuwun, misalnya siap enggak kami [pemerintah pusat] bangun waduk, tetapi irigasi sekunder tersier [dilakukan] [daerah]. Kalau engga sanggup geser ke provinsi yang lain,” katanya.
Sejauh ini, Presiden mengaku bahwa apabila setiap melaksanakan peninjauan Gubernur di daerah yang dikunjungi selalu menyanggupi apabila didorong untuk melakukan pembangunan.
Sayangnya, Jokowi menilai janji manis tersebut hanya terucap di bibir dan pada akhirnya tak terlaksana dengan alasan kekurangan APBD.
“Kalau ditanya gubernur biasanya bilang sanggup, waktu [pusat] selesai [bangun, mereka] bilang ‘waduh berat pak APBD kami habis untuk ini, untuk ini’. Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di Sekda dan Bappeda, ada yang urus DPRD, sekda harian itu ngurus ke sana,” tuturnya.
Presiden ke-7 RI itu menyebut bahwa selama 10 tahun masa pemerintahannya, dia telah membangun sebanyak 42 bendungan dengan target hingga akhir 2024 mencapai sekitar 60 bendungan.
“InshAllah akan selesai mungkin 60 bendungan tahun ini. Kalau meleset dikit ya 54. Karena yang lain dikebut pasti akan selesai. [Pembangunan] jalan tol sudah 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometer, pelabuhan baru 25, airport baru 25,” ujarnya.
Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan tersebut masih belum cukup apabila pemerintah daerah tidak turut melakukan sinkronisasi dalam pembangunan fasilitas lainnya.
“Bappeda mestinya melihat disambung ke mana, ini kan poros utamanya, sambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, sentra kerajinan. Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau nggak sanggup sampaikan ke pusat,” pungkas Jokowi.
