Bisnis.com, JAKARTA — Di sepanjang tahun ini alokasi bantuan rumah bersubsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah hanya diberikan 166.000 unit atau turun 3,9% dari realisasi 229.000 unit pada 2023.
Berkurangnya alokasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini berlangsung di tengah tantangan besar kekurangan rumah atau backlog yang mencapai 12,7 juta unit.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan jika kuota FLPP di tahun ini tidak bertambah, maka dipastikan setelah bulan Juli 2024 konsumen MBR dan milenial yang membutuhkan rumah subsidi tidak bisa merealisasikan memiliki hunian karena kehabisan kuota.
Hingga awal Mei, KPR FLPP yang terserap sudah mencapai 60% dari total kuota 166.000 unit rumah subsidi.
Artikel tentang rumah subsidi menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Senin (6/5/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Mitsubishi Pajero Sport Salip Toyota Fortuner di Jalur Ekspor ke Australia
Ekspor mobil dari Indonesia ke Australia melaju kencang di tengah pengapalan ke pasar dunia yang melambat. Sementara Negeri Kanguru melanjutkan pertumbuhan pasar dengan mencetak rekor pada April.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan ekspor mobil ke Australia pada kuartal pertama 2024 mencapai 775 unit, meningkat signifikan 262% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 214 unit.
Laju kencang pengapalan mobil Indonesia ke Australia terjadi di saat ekspor ke pasar dunia secara keseluruhan mengalami perlambatan 9% dibandingkan dengan kuartal pertama 2023 sebanyak 134.566 unit menjadi hanya 122.140 unit.
Peningkatan signifikan ekspor mobil Indonesia ke Australia terpacu oleh bertambahnya merek pengekspor. Mitsubishi Motors tercatat mulai mengapalkan mobilnya dari Indonesia sejak awal 2024, menyusul Toyota Indonesia yang telah masuk Australia sejak Maret 2022.
Tekanan Ekonomi Global Tak Surutkan Permintaan Rumah MBR Subsidi & Komersial
Meskipun ada pemilihan umum Presiden (Pilpres) pada Februari lalu dan juga ketegangan geopolitik, namun tak menyurutkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.
Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Hirwandi Gafar mengatakan pasar bisnis properti residensial di Indonesia akan tetap bertumbuh di sepanjang tahun ini. Hal ini karena kebutuhan akan hunian masih cukup besar.
Seiring kenaikan BI-rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23 hingga 24 April kemarin tak mendorong Bank BTN dalam menaikkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) non subsidi.
“Sampai 3 bulan mendatang, suku bunga BTN tidak akan mengalami perubahan, karena kami yakin kondisi membaik. Untuk bunga KPR subsidi juga tak berubah tetap 5%,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (5/5/2024).
Kala Pengembang Desak Tambah Kuota Rumah Subsidi Demi Backlog MBR
Untuk mendukung penyelesaian permasalahan perumahan di masa mendatang dimana Pemerintahan baru juga mencanangkan program 3 juta unit rumah, diperlukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang berada di bawah komando Kementerian Koordinator Perekonomian.
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan merupakan lembaga nonstruktural di Indonesia yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BP3 sudah memiliki payung hukum yang kuat yakni UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2021 tentang perubahan atas pertauran perumahan dan permukiman, dan Peraturan Presiden 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
“Kami berharap pemerintah segera membentuk BP3, kenapa sampai saat ini belum terbentuk? Padahal sudah ada payung hukum yang kuat yang telah terbit sejak 2021,” tuturnya.
Mengukur Dampak Kenaikan HET Beras Pemerintah
Beras stabilitas pangan yang digelontorkan pemerintah diproyeksi masih menjadi andalan konsumsi masyarakat meski Badan Pangan Nasional meningkatkan harga eceran tertinggi (HET) komoditas tersebut.
Harga eceran tertinggi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau yang dikenal juga sebagai beras Bulog resmi naik per 1 Mei 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 142/TS/02.02/K/4/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penugasan SPHP Beras tahun 2024.
Meski harga eceran mengalami peningkatan, pengamat menilai beras Bulog masih tetap menjadi primadona bagi masyarakat.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori memandang kondisi ini lantaran selisih harga dengan beras di pasar, terutama beras premium yang masih cukup tinggi. Untuk diketahui, beras SPHP merupakan beras jenis premium dengan patahan 5%, yang sebagian besar berasal dari impor.
Sebab Sepatu Bata Tutup Pabrik di Purwakarta
PT Sepatu Bata Tbk (BATA) resmi menutup operasional pabrik sepatunya yang berlokasi di Purwakarta per 30 April 2024, setelah selama 4 tahun terakhir menderita rugi.
Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya, namun kerugian dan tantangan industri akibat pandemi hingga perubahan perilaku konsumen terlampau cepat hingga tak mampu dibendung.
"Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta, karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di Pabrik Purwakarta terus menurun," kata Hatta, dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (4/5/2024).
Bahkan, Hatta menerangkan bahwa kapasitas produksi di pabrik tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan secara berkelanjutan dari pemasok lokal di Tanah Air. "Dengan adanya keputusan ini, perseroan tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
