Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Dari sisi fiskal, pemerintah akan melakukan sejumlah tambahan belanja di awal tahun untuk keperluan perlindungan sosial.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa sejumlah belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 akan disalurkan lebih dini di awal tahun, atau front-loading. Belanja tersebut untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran Covid-19.
"Target kita untuk 2022 dan bagaimana kita akan tetap fleksibel dalam menghadapi varian Omicron sudah kita lakukan," jelasnya pada taklimat media secara virtual, Kamis (10/2/2022).
Febrio lalu menjabarkan sejumlah program perlindungan sosial yang akan disalurkan lebih dini kepada masyarakat. Berikut sejumlah bantuan yang akan di-front-loading dalam waktu dekat:
1. Percepatan pencairan PKH kuartal II/2022 pada Februari dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM);
2. Percepatan pencarian Kartu Sembako dengan target 18,8 juta KPM sebesar Rp200.000 per KPM pada Februari;
Baca Juga
3. Percepatan penyaluran bantuan sebesar Rp600.000 untuk 1 juta PKL warung (one off policy);
4. Percepatan penyaluran BLT Dana Desa dengan target 8 juta KPM;
5. Percepatan penyaluran Kartu Prakerja difokuskan pada sektor terdampak serta pada level PPKM yang lebih tinggi.
Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan kluster kesehatan PEN 2022 yang diarahkan untuk keperluan isolasi terpadu, pembagian obat secara masif, serta percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster pada lansia khususnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Penguatan belanja untuk persiapan lonjakan kasus Covid-19 ini dilakukan dengan pemanfaatan cadangan anggaran, SAL, atau refocusing anggaran untuk menjaga defisit tetap terkendali.
Adapun, pemerintah menganggarkan Rp455,62 triliun untuk program PEN 2022. Pada program PEN tahun ini, total program disederhanakan menjadi tiga kluster yakni kesehatan (Rp122,5 triliun), perlindungan masyarakat (Rp145,8 triliun), dan penguatan pemulihan ekonomi (Rp178,3 triliun).
