Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat prioritas alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut harus terealisasi menjadi pembiayaan bagi UMKM.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong front loading berbagai kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial pada awal 2022, satu di antaranya melalui pengalokasian anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk UMKM.
Terdapat kebijakan fiskal lainnya yang masih berlaku tahun ini, yakni perpanjangan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) senilai 3 persen sampai dengan 30 Juni 2022. Lalu, terdapat peningkatan plafon KUR hingga 30 persen, sehingga pada 2022 mencapai Rp373,17 triliun.
Menurutnya, berbagai kebijakan harus berdampak bagi masyarakat dalam bentuk perluasan akses pembiayaan, sehingga lebih banyak orang yang dapat menikmati kebijakan tersebut.
"[Dengan pemerintah dan pemangku kepentingan] memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19," ujar Airlangga pada Kamis (10/2/2022).
Pemerintah pun mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Sektor jasa keuangan harus meningkatkan porsi kredit UMKM menjadi 20 persen pada 2022 dan secara bertahap menjadi 30 persen pada 2024.
Terdapat pula skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk ibu rumah tangga dan pekerja terkena PHK, integrasi program Kartu Prakerja dengan KUR, dan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan.
Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, menurut Airlangga, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 telah mencapai Rp25,94 triliun atau 6,95 persen dari target penyaluran Rp373,17 triliun. Kredit itu diberikan kepada 650 ribu debitur.
