Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dalam penetapan anggaran 2022 seperti yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Daftar tersebut telah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian, lembaga, dan kepala daerah.
Pada hari ini, Senin (29/11/2021), Jokowi menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022. Penyerahan berlangsung secara simbolis kepada sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, serta secara virtual kepada para pimpinan daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pihaknya menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Anggaran pemerintah itu tercantum dalam DIPA yang diterima seluruh pihak.
"APBN 2022 disusun dengan asumsi harga pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah 14.350 per dolar, suku bunga SBN 10 tahun 6,8 persen," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/11/2021).
Asumsi lainnya dalam penentuan anggaran tahun depan adalah harga minyak US$63 per barrel, lifting 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1,36 juta barrel per hari.
Pemerintah pun menetapkan sasaran-sasaran capaian pada tahun depan, khususnya target pembangunan. Sri Mulyani mematok tingkat pengangguran akan menurun di level 5,5 persen hingga 6,3 persen, kemudian tingkat kemiskinan dapat kembali turun di bawah 9 persen.
Baca Juga
"Yaitu antara 8,5 persen hingga 9 persen," ujar Sri Mulyani.
Dia pun menargetkan rasio gini akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia ditargetkan naik di 73,41 hingga 73,46, lalu nilai tukar petani dijaga 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 hingga 106.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan Rp1.846,1 triliun, terdiri dari pendapatan perpajakan Rp1.510 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Adapun, belanja negara tahun depan senilai Rp2.714 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun.
"Tahun depan kita masih mengalami defisit 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun," ujar Sri Mulyani.
