Bisnis.com, JAKARTA - Kemunculan virus varian Delta dan dinamika ekonomi global mewarnai perjalanan pemulihan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2021 yang lalu.
Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat menjadi 3,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro merangkum perkembangan perekonomian nasional maupun global yang terjadi selama periode Juli-September 2021 yang lalu. Selama periode tersebut, pemulihan ekonomi nasional terhambat penyebaran varian Delta, yang akhirnya mengharuskan pemerintah menerapkan PPKM Darurat dan level 3-4 di hampir di seluruh daerah.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III/2021 melambat akibat naiknya kasus harian Covid-19 varian Delta yang memaksa pemerintah menerapkan PPKM Darurat/Level sehingga menurunkan mobilitas dan tingkat permintaan masyarakat," tulis Andry pada kajian yang diterima Bisnis, Kamis (18/11/2021).
Seluruh komponen pengeluaran PDB melambat pada kuartal III/2021. Konsumsi rumah tangga terpuruk hingga melambat dari pertumbuhan kuartal II/2021 sebesar 5,96 persen (yoy), ke 1,03 persen (yoy) di kuartal III/2021. Konsumsi pemerintah juga ikut melambat ke 0,66 persen (yoy) di kuartal III/2021, dari angka 8,03 persen (yoy) pada periode sebelumnya.
Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Juli-September 2021 adalah net ekspor dan investasi/Penanaman Modal tetap Bruto. Masing-masing tumbuh sebesar 29,16 persen (yoy) dan 3,74 persen (yoy). Hal ini didukung oleh permintaan global terhadap komoditas batu bara dan CPO yang tinggi.
Baca Juga
Pertumbuhan terutama ditopang oleh kinerja neraca dagang. Pada Oktober 2021, tren surplus neraca dagang berlanjut untuk ke-18 kalinya, bahkan kembali mencetak rekor tertinggi sebesar US$5,74 miliar. Hal ini didorong oleh kinerja ekspor komoditas, batu bara dan CPO, akibat melonjaknya harga komoditas karena krisis energi dan disrupsi rantai pasok.
Pada kuartal III/2021, ekspor ke mitra dagang utama Indonesia seperti China bahkan tumbuh 73,54 persen (yoy), lebih tinggi dari kuartal II/2021 sebesar 68,38 persen (yoy).
"Global recovery imbalance antara negara maju dan berkembang menimbulkan permasalahan terganggunya rantai pasokan dunia dan memicu terjadinya krisis energi di Eropa dan Tiongkok," jelas Andry.
Krisis yang terjadi berujung pada naiknya tingkat inflasi dunia. Konsekuensinya, bank sentral terpaksa harus menormalisasi kebijakan moneternya lebih cepat.
Contohnya, bank sentral Amerika Serikat mengumumkan akan mulai melakukan pengurangan pembelian aset setiap bulannya, dan akan menaikkan suku bunga acuan pada semester II/2022. Akan tetapi, sampai saat ini suku bunga sebagian besar negara masih akomodatif.
Respons pasar relatif kondusif, nilai tukar Rupiah sedikit melemah ke RP14.338 dolar AS pada 4 November 2021 setelah pengumuman tapering oleh the Fed. Namun, yield obligasi masih stabil pada 6 persen.
Di Indonesia, inflasi tetap berada di bawah batas minimal sasaran yang ditetapkan oleh otoritas moneter setempat, Bank Indonesia (BI). Oleh sebab itu, hingga saat ini kebijakan suku bunga acuan atau BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) masih dipertahankan di 3,50 persen.
"Kebijakan ini ditempuh guna terus mengawal proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas di tengah meningkatnya risiko flight to quality/risk-off dari normalisasi kebijakan ekonomi dunia, termasuk tapering oleh the Fed. Dari sisi domestik, inflasi tetap terkendali," demikian dikutip oleh Bisnis.
Dari sisi fiskal, hingga September 2021, pendapatan negara tumbuh 16,80 persen (yoy) berkat pertumbuhan penerimaan perpajakan 15,75 persen (yoy), dan PNBP 22,5 perse (yoy). Hal itu terjadi di tengah terus membaiknya permintaan domestik dan luar negeri.
Di sisi lain, belanja negara menurun -1,88 persen (yoy). Andry mencatat hal itu disebabkan oleh high-base effect pada tahun lalu terkait dengan belanja penanganan pandemi Covid-19.
Andry memperkirakan penerimaan negara dapat lebih optimal ke depannya berkat implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Beleid sapu jagad perpajakan itu diperkirakan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga mendukung upaya konsolidasi fiskal, serta menekan defisit kembali ke 3 persen pada 2023 mendatang.
Pada kajian terpisah, Andry mengatakan pelonggaran PPKM dan percepatan vaksinasi dipercaya bisa mendukung kinerja pemulihan perekonomian pada kuartal IV/2021. Di sisi lain, permintaan eksternal yang kuat di tengah pemulihan ekonomi global diperkirakan akan tetap berkontribusi terhadap PDB ke depannya.
"Secara keseluruhan kami memperkirakan PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 3,69 persen untuk sepanjang tahun 2021 [dibandingkan -2,07 persen di 2020]," katanya.
_1684235555.jpg?w=348&h=261)
