Gejolak pasar finansial global tahun ini terus berlanjut. Pemicu awalnya adalah kebijakan taper tantrum bank sentral Amerika Serikat (AS) yang telah diinisiasi sejak akhir tahun lalu. Sentimen negatif di pasar makin kuat setelah The Fed (bank sentral AS) mengirim sinyal untuk menaikkan suku bunganya secara agresif hingga 50 basis poin pada pertemuan bulan Mei mendatang untuk meredam inflasi AS yang menyentuh 7,5% pada 2021.
Dampak dari kebijakan taper tantrum ini cukup signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang. Para investor berbondong-bondong menarik aset finansialnya dari pasar untuk ditukar dengan dolar dan dibawa ke AS. Dengan demikian, terjadi pelarian modal (capital outflow) gede-gedean dari seluruh penjuru dunia. Walhasil, negara-negara yang ditinggal investor mengalami depresiasi mata uang lokal yang cukup dalam.
Situasi di pasar finansial global kian memanas tatkala konflik Rusia-Ukraina meruncing. Investor menjadi ragu akan kepiawaian The Fed dalam menindak inflasi, terutama dalam jangka pendek. Preferensi investor beralih ke aset aman (safe haven), seperti emas, yang menjadi primadona selama adanya ketidakpastian di pasar. Walhasil, harga aset dunia terjun payung sementara harga emas dunia melejit.
Di titik ini, kita bisa mengetahui bahwa kebijakan The Fed dan konflik Rusia-Ukraina merupakan kombinasi sentimen eksternal yang apik dalam menekan permintaan investor terhadap surat berharga. Ini tentunya menghadirkan efek buruk bagi performa investasi di pasar finansial global. Pada saat tulisan ini dibuat, pasar ekuitas dunia rata-rata anjlok hingga 1%. Sementara itu, saham Eropa ambles 2%. Kontrak berjangka (futures) indeks bursa AS tercatat melemah 1,5%.
Indonesia meskipun jauh dari dua lokasi sumber ketidakpastian global tersebut juga terkena imbasnya. Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi cenderung bergerak melemah sepanjang Maret 2022. Setelah kebijakan The Fed, konflik Rusia-Ukraina menjadi sentimen utama yang memengaruhi investor asing untuk menarik modalnya secara masif dari dalam negeri. Walhasil, nilai tukar rupiah bisa bernasib serupa dengan IHSG.
Selain itu, kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas juga menjadi penyebab terpuruknya rupiah. Konflik Rusia-Ukraina yang belum reda mengakibatkan aktivitas produksi dan jalur distribusi energi dan komoditi terganggu. Di sisi lain, kebutuhan terhadap minyak mentah meningkat sebagai konsekuensi dari adanya konflik tersebut. Kondisi kelangkaan ini telah mendorong harga minyak pada level yang lebih tinggi hingga melampaui US$100 per barel.
Konfigurasi problematika di atas memicu adanya risiko kenaikan infilasi akibat kegiatan impor (imported inflation) yang meremukkan daya beli masyarakat. Jika itu terjadi, implikasinya bisa berlanjut pada kondisi fiskal dan moneter di Indonesia.
Dari aspek fiskal, pemerintah agaknya mesti merevisi kembali anggaran subsidinya, wabil khusus subsidi Bahan Bakar Minyak (BMM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), untuk menutup selisih antara asumsi dan realisasi harga minyak. Hal ini perlu dilakukan apabila pemerintah menghendaki daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dari aspek moneter, lonjakan inflasi perlu dinormalisasi dengan menaikan suku bunga ke level yang lebih tinggi. Namun, bank sentral Indonesia tampaknya bersikukuh untuk menahan tingkat suku bunga acuannya agar tidak menganggu progres pemulihan ekonomi yang selama 2 tahun terakhir ini telah menjadi agenda utama pemerintah.
Kegalauan tampaknya melanda otoritas fiskal maupun moneter. Apabila anggaran subsidi disesuaikan kembali dengan realisasi harga minyak, pengeluaran negara bisa kedodoran. Sementara itu, apabila suku bunga acuan naik, perekonomian terhambat dan ujungnya penerimaan negara tersumbat. Padahal, pemerintah sudah terlanjur janji untuk mengembalikan defisit anggaran ke pakem awal, yakni maksimum 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan.
Pemerintah saat ini perlu mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga komoditas. Hal ini perlu dilakukan untuk memitigasi masyarakat yang paling terdampak daya belinya. Mengingat kemampuan fiskal terbatas, bantuan hendaknya diberikan bukan terhadap objek, melainkan dari sisi subjek.
Pemerintah bisa mengalokasikan bantuan sosial (bansos) untuk penduduk yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Subsidi terhadap objek atau barang berpotensi mendistorsi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, sehingga menciptakan disparitas harga.
Selain itu, mau tidak mau bank sentral Indonesia agaknya tetap perlu menerapkan kebijakan kontraktif untuk sekadar merespons dinamika moneter global saat ini. Meskipun kita tidak bisa menutup mata bahwa kebijakan ini berpeluang menurunkan aktivitas ekonomi di Indonesia. Namun, membiarkan moneter Indonesia seolah-olah tidak terpengaruh eksternalitas negatif The Fed dan Rusia berpotensi menimbulkan situasi yang lebih buruk bagi perekonomian tanah air.
Oleh karena itu, sambil mengawal pergerakan inflasi perbankan perlu menstimulus permintaan kredit di sektor usaha yang jauh dari dampak negatif tapering dan konflik Rusia-Ukraina. Misalnya, penyaluran kredit dapat diinsentifkan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor pertanian. Toh kedua sektor tersebut telah menunjukkan performa apik akhir-akhir ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
