Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 membuat perekonomian di Indonesia lebih dan berdampak pada resesi pada 2020. Ini pertama kalinya di era reformasi.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Anis Byarwati mengatakan bahwa resesi berdampak serius pada melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan.
Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07 persen dari posisi 5,23 persen pada Agustus 2019. Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020 atau naik dari 7,1 juta dari Agustus 2019.
Pada Maret 2020 rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 orang dari September 2019. Totalnya menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,22 persen dari total penduduk. Angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap angka pada Maret 2019.
Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 per kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp335.793 (73,86 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp118.859 (26,14 persen).
“Angka Rp454.652 sebagai angka garis kemiskinan merupakan angka yang sangat kecil apalagi didominasi oleh makanan,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).
Baca Juga
Anis yang merupakan anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa menurut studi yang dilakukan Bank Dunia, masih terdapat sekitar 117 juta (70 persen) orang Indonesia yang walaupun sudah berada di atas garis kemiskinan namun belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi. Mereka setiap saat bisa Kembali berada di bawah garis kemiskinan.
Sementara penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disediakan pemerintah, Anis menilai eksekusi dan serapannya sangat lambat.
Sampai akhir November 2020, baru sebesar 58 persen. Ini berdampak pada tidak optimalnya PEN dalam meredam resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran serta kemiskinan.
“Secara umum tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, Anis berharap agar pemerintah lebih menikngkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga sehingga mereka tidak berjalan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
