Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk dapat dilakukan.
Jokowi mengatakan proses kajian tengah dilakukan untuk mempertimbangkan opsi vaksinasi Covid-19 mandiri. Namun, Jokowi mengatakan bahwa pada dasarnya vaksinasi Covid-19 secara mandiri dapat membantu pemerintah untuk mempercepat penyelesaian program vaksinasi Covid-19 nasional.
"Ada banyak pengusaha yang menanyakan Pak bisa nggak kita vaksin mandiri? ini yang baru akan kita putuskan? karena apa? kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya [vaksinasi] ditanggung perusahaan. Kenapa tidak?," kata Jokowi dalam acara 11th Kompas100 CEO Forum, dikutip dari YouTube Harian Kompas, Kamis (21/1/2021).
Meskipun demikian, dia menyatakan persetujuan vaksinasi mandiri ini perlu dipertimbangkan secara matang.
"Sekali lagi perlu dikelola isu [vaksinasi mandiri] ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda dan tempat melakukan vaksinnya juga berbeda," ujarnya.
Kepala Negara juga menyaku optimistis program vaksinasi Covid-19 nasional bisa dirampungkan dalam kurun kurang dari satu tahun. Menurutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional.
Baca Juga
Jokowi mengatakan vaksinasi bisa lebih cepat dilakukan karena Indonesia memiliki banyak puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, Indonesia juga memiliki ribuan rumah sakit yang siap menjalankan program vaksinasi.
“Bagaimana [vaksinasi] bisa dipercepat, bagaimana bisa dilakukan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang secepat-cepatnya karena kita punya kekuatan kurang lebih 30.000 vaksinator, ada kurang lebih 10.000 puskesmas, ada kurang lebih 3.000 rumah sakit yang bisa kita gerakkan,” papar Jokowi.
Menurutnya, dalam satu hari hampir satu juta orang divaksinasi sehingga dalam waktu kurang dari setahun, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa rampung.
“Sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita ini sudah bisa diselesaikan, karena angka-angkanya yang saya hitung itu kita bisa. Ini kekuatan kita ada di sini, negara lain nggak punya puskesmas, kita memiliki yang setiap tahun melakukan imunisasi kepada anak-anak kita,” ungkapnya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan segera menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas vaksinasi Covdi-19 mandiri.
“Dengan Pak Erick Thohir kami belum sempat ketemu. Tapi kami akan bicara dan kami akan ikut arahan saja,” ujar Rosan, Jumat (15/1/2021).
Rosan mengatakan usulan terkait vaksin mandiri telah disampaikan oleh Kadin kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rosan beralasan vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat penyelesaian target vaksinasi sehingga dunia industri bisa segera bergeliat kembali.
Kadin memiliki target vaksin mandiri dapat menjangkau 30 juta penerima. Hampir seluruh anggota Kadin tertarik melaksanakan vaksin mandiri dengan target penyuntikan karyawan serta keluarga karyawan.
Perusahaan, kata Rosan, dapat memasukkan kebutuhan vaksinasi dalam anggaran operasional perseroan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Daripada tes rapid antigen atau tes swab PCR, mending vaksin saja. Kan tes itu Rp 200-300 ribu, mungkin sama juga dengan vaksin, secara hitungan ekonomi lebih baik,” katanya.
Vaksinasi mandiri juga diharapkan bisa membantu meringankan beban APBN pemerintah pada pos kesehatan. Saat ini, pemerintah menganggarkan vaksin untuk 182 juta orang dengan kebutuhan total mencapai 427 juta dosis.
Dari sisi kemampuan distribusi, Rosan pun meyakini Kadin siap dengan pengiriman vaksin Covid-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
“Untuk swasta kami sampai mayoritas suhu 30 derajat Celcius kami sanggup. Tapi untuk vaksin seperti Pfizer yang membutuhkan suhu minus 70-75 derajat Celcius, mungkin hanya di kota-kota besar,” ujarnya.
