Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggaran PEN Sisa Ratusan Triliun, Akankah Terserap Optimal?

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan hingga 18 November 2020, PEN telah terealisasi sebesar Rp408,66 triliun atau 58,8 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 24 November 2020  |  09:01 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (24/8/2020). Menteri Keuangan hadir secara virtual dalam pelantikan ini - Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (24/8/2020). Menteri Keuangan hadir secara virtual dalam pelantikan ini - Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memiliki waktu kurang dari 1,5 bulan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sampai 18 November tersisa Rp283,84 triliun.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan hingga 18 November 2020, PEN telah terealisasi sebesar Rp408,66 triliun atau 58,8 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Pemerintah mengklaim bahwa penyerapan tersebut telah mengalami akselerasi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beberapa program sudah terserap hampir 100 persen (PKH, bantuan beras, dan kartu prakerja).

Namun demikian, beberapa program baru tersalur pada November, misalnya subsidi bantuan gaji termin kedua. Hal ini membuat penyerapan di bulan November meningkat signifikan.

"Pemerintah terus memastikan agar program PEN tetap relevan dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi ekonomi terkini," kata Sri Mulyani, yang dikutip, Selasa (24/11/2020).

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa Penanganan pandemi dan ketersediaan vaksin menjadi kunci untuk memulihkan konsumsi kelas menengah dan ekonomi nasional (PEN).

Sri Mulyani seusai memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sampai Oktober 2020 mengatakan bahwa konsumsi kelas menengah ke atas sangat tergantung dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Nah Covid dalam hal ini pengaruhnya pada masalah vaksin dan kemungkinan bisa terjadinya penularan. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipisahkan [penanganan] Covid itu terhadap proses PEN," kata Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo, menurut Sri Mulyani, terus melihat data karena hal ini sesuatu yang perlu diperhatikan untuk menetapkan apakah ada kebijakan atau langkah-langkah yang harus ditingkatkan baik di bidang penanganan Covid atau pemulihan ekonomi.

Pemerintah menurutnya harus berhati-hati melihat apakah dengan adanya libur panjang mobilitas masyarakat tinggi tetapi tidak menimbulkan belanja atau justru menimbulkan tambahan kasus Covid, itu yang harus dijaga.

Sebagai contoh, kalau terjadi kegiatan yang menyebabkan penyebaran Covid-19 lebih tinggi atau lebih buruk akan mempengaruhi dampak pemulihan ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian akan melakukan langkah-langkah supaya ekonominya bisa berjalan tanpa perburuk penyebaran Covid.

"Kalau dilihat dari sisi ini maka penanganan Covid jadi sangat penting, pencegahan penyebaran dan dari sisi kemungkinan ditemukan vaksin,"ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Vaksin Covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top