Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga saat ini masih belum berkalan secara optimal.
Dengan realisasi anggaran progam PEN yang masih rendah, Tauhid memperkirakan penyerapan program PEN hingga akhir tahun 2020 hanya akan mencapai 67,8 persen.
Tauhid pun menilai program PEN pada 2020 masih kurang efektif dalam mendorong konsumsi masyarakat yang tertekan, tercermin dari konsumsi makanan masih -0,69 persen pada kuartal III/2020.
"Saya lihat ada problem yang mendasar, bagaimana program bansos kaitannya dengan saran bantuan, skemanya, dan pada saat yang sama kebutuhan konsumsi masyarakat sebetulnya jauh lebih tinggi, jadi nilai bantuan tidak setara dengan kebutuhannya pada saat pandemi Covid-19," katanya, Senin (23/11/2020).
"Kami memperkirakan di 2020 [anggaran PEN] tidak bisa terserap habis dan ini menurut saya menjadi catatan ketika semua berharap PEN bisa menyelesaikan masalah dalam pemulihan ekonomi," jelasnya.
Tauhid pun menilai, desain program PEN 2021 tidak akan cukup efektif dalam mendorong sisi permintaan, sehingga perlu dievaluasi dan diperbaiki.
Menurutnya, struktur anggaran program PEN 2021 menjadi tidak tepat karena berkurang hampir separuh dari anggaran 2020, padahal untuk bantuan sosial dan UMKM tetap dibutuhkan dengan jumlah yang sama untuk menciptakan permintaan bagi perekonomian.
"Desain PEN [2021] belum membuat sisi permintaan secara optimal karena ada penurunan yang cukup drastis untuk perlindungan sosial dan UMKM, yang kita tahu itu menjadi penggerak ekonomi di 2021," tuturnya.
Adapun, hingga 18 November 2020, pemerintah mencatat realisasi program PEN telah mencapai Rp408,61 triliun atau sebesar 58,7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Perinciannya, realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial telah mencapai Rp193,07 triliun atau 82,4 persen dari pagu anggaran Rp234,33 triliun. Realiasi anggaran untuk UMKM telah mencapai Rp96,61 triliun atau 84,1 persen dari pagu anggaran Rp114,81 triliun.
Selain itu, program untuk sektoral, kementerian atau lembaga (K/L), dan pemerintah daerah telah mencapai Rp35,33 triliun atau 53,6 persen dari pagu anggaran Rp65,97 triliun.
Sementara, serapan anggaran program kesehatan hingga 18 November 2020 baru mencapai Rp37,31 triliun atau sebesar 38,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp97,26 triliun.
Program insentif dunia usaha juga masih tercatat rendah, mencapai Rp44,29 triliun atau 36,7 persen dari pagu anggaran Rp120,6 triliun.
Di sisi lain, realisasi anggaran untuk pembiayaan korporasi masih sangat kecil, baru mencapai Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu anggaran Rp62,2 triliun.
