Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KSPI: JKP Hanya Program Pemanis Bibir

Dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali JKP, sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  11:36 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi mogok kerja di halaman PT Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/10/2020). Aksi mogok kerja tersebut sebagai bentuk kekecewaan buruh atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. ANTARA FOTO - Fauzan
Sejumlah buruh mengikuti aksi mogok kerja di halaman PT Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/10/2020). Aksi mogok kerja tersebut sebagai bentuk kekecewaan buruh atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. ANTARA FOTO - Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program pemanis bibir agar buruh dan tenaga kerja bisa menerima dengan lapang Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur maksimal hingga 32 kali upah.

Sedangkan, dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali JKP, sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.

“Pertanyaannya, iurannya siapa yang bayar. Kalau dibilang pemerintah, berarti pemerintah yang JKP Pesangon akan diambil dari APBN dan ini tidak akan bisa jalan, undang-undang ini terkesan basa-basi,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/10/2020).

Lebih lanjut, dia juga mengkritisi bila sumber dana JKP dipungut kembali melalui iuran yang diberatkan pada buruh.

Menurutnya, UU Cipta Kerja adalah aturan yang tidak bisa dijalankan karena selama ini pengusaha yang dapat membayar pesangon hanya berjumlah 27 persen dan sisanya tidak bisa membayar pesangon. Hal ini yang membuat JKP menjadi tidak masuk akal.

“Karyawan kontrak dan outsourcing sudah diupah murah, dikontrak seenaknya, dan sekarang harus disuruh untuk membayar lagi iuran untuk pesangon mereka. Tentu ini merugikan pekerja sekali, tidak ada keuntungan buat pekerja,” katanya.

Said pun mengatakan bahwa skema ini tidak memiliki keuntungan sama sekali bagi pekerja, bahkan dari tidak bisa mendorong daya beli masyarakat.

“Tidak bisa [mendongkrak daya beli]. Bahkan, JKP pesangon akan membuat bangkrut BPJS ketenagakerjaan. Bahaya, penerima bantuan iuran [PBI] di BPJS Kesehatan saja kan bangkrut, BPJS tidak bisa bayar rumah sakit dan akhirnya menaikkan iuran,” katanya.

Dia menyarankan bahwa agar pemerintah kembali pada UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur ketentuan pemberian pesangon 32 kali upah.

“Adapun kalau mau bikin pesangon untuk diserahkan ke pihak ketiga bisa membuat asuransi sosial cadangan pesangon, itu lebih jelas,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pesangon cipta kerja
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top