Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Orang Kota Panik Resesi, Orang Desa Sibuk Bertani. Pemerintah Jangan Lengah!

Pertanian telah terbukti menahan kontraksi ekonomi pada kuartal II/2020. Kini ketika resesi mengintai di sudut, sudah seharusnya pemerintah dan stakeholders melirik sektor strategis ini.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 10 Agustus 2020  |  10:24 WIB
Petani memikul benih padi yang akan di tanam pada lahan pertanian di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5 - 2020).  / Antara
Petani memikul benih padi yang akan di tanam pada lahan pertanian di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5 - 2020). / Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian orang Jakarta panik. Resesi mengintai begitu dekat. Ada yang langsung menarik duitnya dari bank dan mencari aset aman seperti emas dan dolar AS, adapula yang menyiapkan segala ubo rampe supaya terhindar dari dampak negatif resesi.

Jauh dari hiruk pikuk ‘resesa – resesi’ ala orang pusat alias orpus, ratusan kilometer dari Jakarta, warga di sebuah daerah di Jawa Tengah tetap hidup seperti pada umumnya.

Mereka tetap pergi ke sawah, ke pasar, dan yang punya usaha ya tetap menjalankan usahanya. Hidup masih normal.

Yang berbeda cuma satu, kalau ke pasar, kecuali di sawah, mereka tetap memakai masker. Warga desa sangat paham dan patuh pada anjuran pemerintah, Corona atau Covid-19 sangat bahaya. Buktinya, ketika pemerintah pusat dan DKI Jakarta sibuk pilih istilah lockdown atau PSBB, di sejumlah desa di penjuru Jateng telah menerapkan lockdown lokal.

Kendati demikian, tak bisa dipungkuri kondisi kota dan desa tak bisa disamakan. Orang desa relatif homogen, sedangkan orang kota relatif heterogen. Selain itu struktur ekonomi yang menggerakkan perekonomian kedua tipikal masyarakat ini juga berbeda. Desa lazim dengan pertanian. Kota lazim dengan bisnis non pertanian.

Jadi sebenarnya sangat wajar ketika pandemi terjadi dan secara kebetulan episentrum persebaran virusnya di perkotaan, ekonomi perkotaan langsung ngedrop.

Semua indikator perekonomian yang dikendalikan dari perkotaan langsung rontok. Manufaktur, perdagangan, dan konstruksi pokoknya semua bisnis yang dimiliki dan dijalankan orang kota jeblok. Hal ini berbeda dengan pedesaan, yang meski susah, tetapi jauh dari ribut-ribut resesi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II/2020 mengonfirmasi gejala tersebut. Manufaktur dan perdagangan contohnya, dua sektor utama penopang perekonomian masing-masing tercatat minus 6,19 persen dan minus 7,57 persen.

Sebaliknya, pertanian yang kurang banyak diperhatikan pemerintah, mampu tumbuh positif di angka 2,19 persen. Kontribusi pertanian ke produk domestik bruto (PDB) juga melesat dari 13,57 persen menjadi 15,46 persen year on year.

"Pertumbuhan pertanian ini mengurangi laju kontraksi ekonomi," kata Kepala BPS Suhariyanto, dalam keterangan resminya pekan lalu.

Berpijak pada data tersebut, pertanian lagi-lagi menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari berbagai krisis. Tahun 1998, misalnya, saat semua sektor rontok akibat krisis, pertanian masih bisa tumbuh 0,26 persen. Kondisi serupa terjadi pada 2008, bahkan pada tahun ini sektor pertanian mampu tumbuh 4,8 persen.

Hanya saja, beberapa hari ini ini muncul pertanyaan, sampai kapan pertanian mampu menjadi bumper ekonomi pada saat kondisi sulit? Apalagi, pada saat yang sama, kebijakan betonisasi dan industrialisasi pemerintah telah menyebabkan alih fungsi lahan yang begitu massif di pusat-pusat pertanian, khususnya di Jawa.

Padahal Jawa, bukan sok Jawasentris, masih menjadi lumbung pangan nasional. Tiga provinsi di Jawa yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat masih mendominasi produksi padi nasional. Kajian terakhir BPS jumlah produksi padi di tiga daerah pada 2019 masing-masing 9,65 juta ton, 9,58 juta ton, dan 9,08 juta ton.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memang sedang getol mendorong investasi berbasis industri, telah mengancam eksistensi pertanian, terutama padi yang menjadi bahan makanan pokok utama masyarakat Indonesia.

Keberadaan Pepres No.79/2019 yang menekankan pembangunan infrastruktur berskala besar di dua provinsi yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memicu daerah mengubah tata ruangnya. Yang semula lahan pertanian menjadi kawasan industri atau jalanan berbeton tebal.

Akibat konversi lahan yang begitu massif lahan pertanian makin sempit. Data luas baku lahan sawah nasional hanya tersisa sebanyak 7,46 juta hektare atau menyusut 287 ribu hektare. Artinya, ke depan bukan hanya bencana ekologis yang akan mengancam, tetapi krisis dan kedaulatan pangan akan menjadi pertaruhan.

Imbas dari seluruh persoalan itu adalah krisis pangan dan ketergantungan terhadap impor makin meningkat. Selain itu kesejahteraan para petani sudah pasti akan terus menurun.

Sebagai contoh nilai tukar petani nasional (gabungan) per Juli 2020 sebesar 100.9. Angka ini turun drastis dari posisi 104,16 di Januari 2020. Nah, kombinasi dan kompleksitas dunia pertanian ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan baik.

Khusus tahun ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam publikasinya belum lama ini mewanti-wanti lonjakan harga pangan pada kuartal IV/2020. Jika siklus kenaikan harga beras ini tidak di kelola dengan baik, begitu kata mereka, dikhawatirkan rally recovery resesi ekonomi akan panjang. Dan ini tentu kabar buruk bagi kita semua, mahluk ekonomi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertanian resesi ekonomi indonesia
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top