Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan pengembangan angkutan barang atau penumpang berbasis rel di Kabupaten Batubara Sumatra Utara dan Kabupaten Pelalawan, Riau kepada investor dan menjadikan angkutan kereta sebagai moda pendukung perekonomian daerah.
Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan kereta menjadi sarana transportasi mendukung logistik bagi kegiatan perekonomian dan bisnis harus dilakukan kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah daerah, dan PT Kereta Api Indonesia.
“Hal ini tentu mendorong peluang investasi yang menggiurkan pada sektor logistik khususnya pada bidang usaha kereta api yang terkoneksi dengan pelabuhan dan perkotaan," paparnya dalam siaran pers, Jumat (26/6/2020).
Kereta ke pelabuhan Kuala Tanjung sempat akan dioperasikan tetapi terkendala terbatasnya muatan dan resistensi masyarakat. Cris mengharapkan peran maksimal para pemangku kepentingan meningkatkan jumlah muatan dan sosialisasi kepada masyarakat lebih intens.
Dia juga meminta pemangku kepentingan terutama di daerah bisa memaksimalkan kereta api sebagai moda utama angkutan barang sebagaimana angkutan penumpang yang berada di Jawa.
Dalam pembangunan tersebut terdapat keterbatasan APBN 36 persen sehingga 64 persen mendorong keterlibatan swasta melalui pola KPBU yang ditawarkan dari BKPM sangat menarik. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan Daerah/Provinsi dibangun harus sesuai dengan masalah yang ada dan prioritaskan masalah baik tahun ini maupun tahun depan.
Baca Juga
Kemudian, terkait dukungan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan bisa meminjam konsep Direktur Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) karena banyaknya pemerintah daerah ingin memiliki bandara yang dibangun di daerah tersebut, maka DJPU menyampaikan perlu ada penyediaan lahan terlebih dahulu baru pembangunan.
Cris berharap pembangunan jalur kereta api baru bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi keselamatan harus terjamin terutama pada perlintasan sebidang maupun perlintasan liar. Pada satu sisi masyarakat membutuhkan akses jalan cepat, tetapi di sisi lain perlintasan sebidang bisa menjadi sumber terjadinya kecelakaan.
