Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan realokasi anggaran sehingga pagu anggaran tahun ini berkurang Rp44,58 triliun. Hal ini juga berdampak pada tertundanya sejumlah proyek.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, PUPR melaksanakan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 yang berasal dari beberapa sumber.
Pertama, penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket pertemuan atau seminar sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020 sampai April 2020.
Kedua, optimalisasi kegiatan nonfisik yang bisa ditunda atau dihemat antara lain paket-paket survei, investigasi, dan detail engineering design (DED) pembangunan infrastruktur PUPR.
"Yang masih bisa kita tunda tahun depan, kita tunda [ke] tahun depan sebagai program prioritas," ujar Basuki dalam raker dengan Komisi V DPR RI secara daring, Senin (11/5/2020).
Ketiga, penundaan paket-paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda ke tahun depan.
Baca Juga
"Contohnya rehabilitasi jaringan irigasi DI [daerah irigasi] Baro Raya, Pidie; penggantian jembatan Simpang Tohpati—Tjokroaminoto, Denpasar; penataan kawasan waterfront Kota Pariaman di Sumbar," jelasnya.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan sumber yang keempat yaitu perubahan paket kontrak tahunan menjadi paket-paket tahun jamak.
"Kami laporkan, paket-paket yang bisa dijereng. Jadi, ini tetap dilanjutkan tapi dijadikan multiyears termasuk paket kontraktual lebih kecil dari Rp100 miliar, seperti rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciujung, Banten; pengembangan PLBN Long Nawan di Kaltara," jelasnya.
Kemudian, kelima, dengan melakukan rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak sehingga pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang.
"Jadi, ini rekomposisi, kalau yang sekarang pada tahun kedua ada alokasi Rp100 miliar direkomposisi jadi dikurangi menjadi Rp50 miliar sehingga sisanya ditambahkan tahun depan. Jadi, prioritas di tahun depan, jadi tetap berjalan," katanya.
Basuki mencontohkan pembangunan Bendungan Way Sekampung, Lampung yang sudah 80 persen akan diselesaikan tahun ini. Kemudian, Bendungan Jragung, Jateng; Bendungan Temef, NTT; pembangunan jalan lingkar timur Kuningan, Jabar; pembangunan Jalan Lingkar Brebes—Tegal, Jateng; optimalisasi jaringan pipa air di limbah Kota Medan, Sumut.
"[Untuk] pembangunan jalan lingkar Brebes—Tegal tetap tahun ini, sebelum mudik ini sudah bisa fungsional. Kami tetap laksanakan diselesaikan dengan multiyears," katanya
Selanjutnya, keenam, pengurangan atau penyesuaian pagu kontrak tahunan antara lain preservasi jalan batas Aceh Tengah—Blangkejeren—Batas Aceh Tenggara, penataan kawasan pantai Panjang di Bengkulu.
Dia menambahkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan koordinasi secara nasional dengan seluruh balai dan penyedia jasa terkait hal ini.
"Semua tetap berjalan karena DIPA [daftar isian pelaksanaan anggaran]-nya tetap ada kecuali yang belum lelang, ditunda paketnya, itu dijadikan paket 2021, dilakukan tender dini pada bulan Oktober—November sehingga pekerjaan sudah dimulai pada Januari," katanya.
Basuki menjelaskan rekapitulasi sumber realokasi, refocussing, dan penyesuaian program dan anggaran Kementerian PUPR 2020 tersebut yaitu penundaan paket kontraktual Rp7,83 triliun; perubahan kontrak tahunan menjadi tahun jamak sebesar Rp14,62 triliun; rekomposisi kontrak tahun jamak sebesar Rp18,18 triliun.
Kemudian, pengurangan atau penyesuaian pagu kontrak tahunan sebesar Rp3,08 triliun; dan sisa lelang atau perjalanan dinas atau pertemuan atau penundaan paket nonfisik sebesar Rp2,69 triliun.
