Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya mempercepat proses lelang proyek infrastruktur agar anggaran tahun 2020 bisa terserap dengan optimal.
Keseriusan untuk mempercepat proses lelang atau lelang sejak dini itu ditunjukkan dengan dilakukannya penandatanganan lebih dari 1.300 kontrak kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tender proyek-proyek tersebut sudah dilakukan sejak November 2019. Hal itu dilakukan sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi yang meminta agar kontrak kerja tidak menumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Adapun, prosesi penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Acara itu diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, pada Rabu (29/1/2020).
Baca Juga
"Presiden [Joko Widodo] perintahkan untuk tahun 2020 dilakukan lelang dini supaya subkontrak tidak pada pertengahan atau akhir tahun anggaran tetapi sejak Januari sudah mulai bekerja dan menyerap Dipa [Daftar Isian Penggunaan Anggaran] yang ada," ujarnya dalam siaran langsung melalui akun resmi Instagram Kementerian PUPR @kemenpupr, Selasa (28/1/2020).
Adapun, pada tahun ini daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR mencapai Rp120 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, maka Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian dengan anggaran terbesar.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi penandatanganan kontrak kerja untuk sejumlah proyek. Dia mengimbau agar anggaran sebesar Rp120 triliun bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri.
