Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana membiayai sebanyak 728 proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp27,35 triliun.
Pembiayaan itu meliputi 17 unit eselon I di delapan kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi.
Delapan instansi tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Kementerian Agama menjadi instansi dengan proyek terbanyak yang akan dibiayai melalui SBSN dengan jumlah 412 proyek.
Program-program tersebut meliputi 228 proyek Balai Nikah dan Manasik Haji, 40 proyek asrama haji dan pusat layanan haji terpadu, serta delapan proyek gedung dan fasilitas PTKI dan 136 madrasah.
Sementara itu, proyek milik Kementerian PUPR yang akan dibiayai melalui skema ini mencakup 171 pembangunan infrastruktur dan jembatan serta 66 pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti irgasi, embung, danau, dan lain-lain.
Baca Juga
Kementerian Perhubungan akan membangun 19 infrastruktur trasportasi perkeretaapian, tiga terminal, empat pelabuhan dan empat bandara. Sementara itu, Kemendikbud memiliki 24 proyek pembangunan gedung dan fasilitas perguruan tinggi.
Selanjutnya, proyek-proyek KLHK yang akan dibiayai meliputi enam taman nasional, dua laboratorium dan satu SMK Kehutanan.
LIPI memiliki empat proyek sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan laboratorium riset.
Adapun LAPAN dan BSN masing-masing memiliki satu proyek berupa laboratorium.
