Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Biayai 728 Proyek dengan SBSN

Pemerintah menggunakan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sarana pembiayaan bagi lebih dari 700 proyek pada tahun 2020.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 23 Januari 2020  |  12:39 WIB
Kementerian Keuangan RI menganugerahkan kepada Bareksa sebagai Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (Midis SBSN) Terbaik Kategori Non-Bank 2019. - Dok.Bareksa
Kementerian Keuangan RI menganugerahkan kepada Bareksa sebagai Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (Midis SBSN) Terbaik Kategori Non-Bank 2019. - Dok.Bareksa

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menggunakan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sarana pembiayaan bagi lebih dari 700 proyek pada tahun 2020.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembiayaan proyek SBSN kementerian/lembaga pada tahun ini mencapai Rp27,35 triliun.

Jumlah tersebut  meliputi 17 unit eselon I pada 8 kementerian/lembaga untuk 728 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

Total pembiayaan tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019. Kala itu, pembiayaan proyek SBSN sebesar Rp28,34 triliun yang meliputi 16 unit eselon I di 7 K/L untuk 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

Luky menuturkan penurunan tersebut amat bergantung pada jenis-jenis proyek yang ditawarkan oleh masing-masing instansi.

Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang melakukan perancangan daftar-daftar proyek tersebut.

“Selain itu, pembiayaan melalui SBSN ini kembali lagi sebagai skema pembiayaan alternatif. Kementerian/Lembaga juga ada yang mendapat alokasi pendanaan dari APBN,” katanya saat ditemui di Kantor Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (23/1/2020).

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan penurunan total pembiayaan lebih disebabkan pada penerapan reward dan punishment bagi instansi-instansi yang mendapatkan pembiayaan ini.

Ia menjelaskan, kementerian/lembaga tertentu yang kinerjanya kurang memuaskan pada tahun sebelumnya akan diberi moratorium pembiayaan SBSN. Masa berlaku moratorium ini adalah selama satu tahun.

“Sementara, instansi dengan performa baik dapat mengajukan penambahan pembiayaan melalui SBSN,” kata Dwi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian keuangan sbsn
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top