Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan penundaan paket kontraktual yang belum lelang sebesar Rp7,83 triliun akan menjadi prioritas pada 2021.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penundaan paket-paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda ke tahun depan menjadi salah satu sumber dari realokasi, refocussing, dan penyesuaian program dan anggaran kementerian itu Tahun Anggaran 2020.
"Jadi, penundaan paket kontraktual sebesar Rp7,8 triliun. Ini yang ditunda, yang akan menjadi prioritas tahun 2021, kalau itu masih dibutuhkan," ujar Basuki dalam raker dengan Komisi V DPR RI secara daring, Senin (11/5/2020).
Baca Juga
Dia mencontohkan paket-paket kontraktual tersebut di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi (DI) Baro Raya, Pidie; penggantian jembatan Simpang Tohpati—Tjokroaminoto, Denpasar; penataan kawasan waterfront Kota Pariaman di Sumbar.
Basuki menambahkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang lalu tentang RAPBN 2021, pemerintah atau Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa tema tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan program yang harus dimasukkan adalah salah satunya meluncurkan program-program yang ditunda tahun ini.
"Jadi, kami sampaikan untuk informasi kalau penundaan paket-paket kontraktual yang ditunda tahun ini harus jadi prioritas 2021. Jadi, bukan dibatalkan, tetapi ditunda. Ini sudah match dengan Sidang Kabinet Paripurna yang lalu tentang RAPBN 2021 prioritasasi program 2021," jelasnya.
