Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

1,3 Juta Orang Diperkirakan Mudik, Ini Bahayanya!

Setidaknya terdapat 1,3 juta penduduk Jabodetabek yang masih mungkin melakukan mudik saat Lebaran 2020 nanti.
Bus Antar Kota Antar Provinsi menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan. Bisnis/Nurul Hidayat
Bus Antar Kota Antar Provinsi menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan. Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu benar-benar memikirkan mengenai pelarangan mudik Lebaran 2020, setidaknya terdapat 1,3 juta penduduk Jabodetabek yang masih mungkin melakukan mudik dan turut membawa virus corona pulang ke daerah asalnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan transportasi dan mobilisasi berpotensi menularkan wabah virus corona, karena asal muasalnya pun dari perpindahan orang.

Hal ini, menurutnya,  dianggap sebagai penyebab prima dari penularan virus corona. Dengan demikian, mudik Lebaran sebagai perpindahan orang sangat rentan menjadi penyebaran virus tersebut.

"Sebagai catatan di sini, sudah ada 900.000 orang sudah mudik sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang, instruksi Presiden kepada TNI, Polri, BUMN, BUMD, ASN semua yang jadi aparatur negara yang terikat aturan itu dilarang mudik, dari data total jumlahnya separuh dari 2,6 juta calon pemudik tersebut," jelasnya, Selasa (14/4/2020).

Dengan demikian, saat ini terdapat 1,3 juta orang yang berpotensi ingin melakukan mudik Lebaran atau calon pemudik yang belum memutuskan mudik tidaknya. Dari sisi daerah tujuan, yakni Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah 33 persen, DIY 8 persen, Jawa Timur 20 persen dan ke Pulau Sumatera 8 persen.

Dia menegaskan perlu adanya upaya-upaya tidak hanya sekedar kampanye sosial mengenai bahayanya mudik Lebaran di tengah pandemi corona tetapi perlu ada keputusan pelarangan mudik.

Pelarangan mudik ini jelasnya, harus dibarengi dengan Bantuan Langsung Tunia (BLT) bahan pokok dan uang. Selain itu, masyarakat juga tetap dapat melakukan mudik melalui komunikasi virtual dengan pemberian kompensasi voucher komunikasi atau pulsa.

"Pemudik pun rawan konflik sosial sekalipun di karantina, keterbatasan pelayanan perawatan korban Covid-19 di wilayah tujuan juga sangat mungkin terjadi, karena RS daerah dan puskesmas tidak memadai," urainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper