Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Akses Air Minum & Sanitasi, 27.000 KPSPAMS Segera Terbentuk

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sekitar 5.000 Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) terbentuk hingga akhir 2021.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 30 Januari 2020  |  20:57 WIB
Petugas mengecek pompa utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru
Petugas mengecek pompa utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sekitar 5.000 Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) terbentuk hingga akhir 2021.

Dengan adanya tambahan sebanyak 5.000 KSPAMS maka totalnya pada 2021 ditargetkan menjadi sebanyak 27.000 KPSPAMS.

Kepala Central Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (CPMU Pamsimas) Fajar Eko Antono mengatakan bahwa KPSPAMS yang berfungsi baik akan digolongkan menjadi Desa Hijau.

Artinya, KPSPAMS tersebut mampu mengelola dan menjaga sarana dan prasarana SPAMS yang dibangun pemerintah agar tetap berfungsi baik dan lebih berkembang.

Adapun, program pengadaan sarana dan prasarana SPAMS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

"Hingga saat ini 83 persen dari sekitar 22.000 KPSPAMS sudah tergolong Desa Hijau. Targetnya, akan terus meningkat menjadi 90%," ujarnya kepada Bisnis, di Jakarta (30/1/2020).

KPSPAMS 'Desa Hijau', lanjutnya, berpotensi mampu mengakses kredit mikro dari lembaga kuangan seperti perbankan. Selain itu, pendampingan pun akan dilakukan pemerintah seperti pengembangan tata kelola atau manajemen, penyusunan proposal bisnis, hingga penyusunan tarif yang berbasis musyawarah masyarakat di sekitarnya.

"Harus bertarif karena sarana dan prasarana kan ada depresiasi jadi kalau rusak bisa mengganti atau memperbaiki secara swadaya," ujarnya


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur spam Kementerian PUPR
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top