Bisnis.com, LONDON - Indonesia mengusung pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjadi eksternal auditor International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2021.
Dalam Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan agenda lain yang menjadi kepentingan Indonesia. Agenda tersebut, yakni terkait dengan pencalonan BPK sebagai eksternal auditor IMO 2 tahun ke depan.
“Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO,” ucapnya di sela-sela Sidang Majelis IMO di London Inggris, Selasa (26/11/2019).
Menhub memaparkan bahwa Indonesia memiliki keyakinan untuk menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
Menurutnya, pengajuan BPK sebagai Eksternal Auditor IMO ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas aktif Indonesia.
“Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni WMU dan IMLI,” ungkapnya.
Selain menawarkan profesionalitas, Budi Karya menyatakan BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk dapat memilih BPK menjadi Eksternal Auditor IMO.
“Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya financial audit, tetapi juga performance audit. Selain itu, BPK juga menawarkan fee yang lebih rendah sehingga tentunya dapat menjadi pertimbangan dari sisi efficiency expenses,” tutup Budi.
Dalam penentuan eksternal auditor IMO periode 2020-2021, BPK Indonesia harus bersaing dengan BPK dari Italia dan Inggris.
