Bisnis.com, JAKARTA — Pemberdayaan dan peningkatan daya saing usaha mikrpo, kecil dan menengah (UMKM) menjadi fokus pemerintah saat ini. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pendampingan terhadap UMKM pangan di Indonesia.
Pembinaan itu tidak hanya agar UMKM pangan bisa menjual produknya di ritel modern melainkan juga mengekspor produknya.
Dalam hal ini, Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengatakan pembinaan UMKM memerlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta peran akademisi terutama untuk wirausaha baru sehingga dapat bersaing di era revolusi industri saat ini.
“BPOM sendiri gencar melakukan pembinaan pelaku usaha pangan dengan melakukan pendampingan intensif dan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM,” kata Penny di hotel Bumi Wiyata Depok, Rabu (28/8/2019).
Selain itu, Badan POM juga telah melakukan deregulasi dan debirokratisasi persyaratan termasuk pemotongan biaya pendaftaran pangan olahan sebesar 50% dari tarif PNBP.
Menurutnya, saat ini BPOM telah melakukan pembinaan terhadap 53.907 UMKM pangan secara nasional.
Baca Juga
BPOM juga melakukan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan melalui pembentukan fasilitator/kader desa untuk pembinaan komunitas desa dan UMKM sebanyak 7.690 orang (tahun 2014-2018), Fasilitator UMKM sebanyak 1.255 orang (tahun 2013-2018), Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sebanyak 618 orang (tahun 2015-2018), dan Fasilitator Keamanan PJAS sebanyak 11.997 orang (tahun 2014-2018).
