Awas, Devaluasi Yuan Bisa Gerus Daya Saing UMKM Indonesia!

Kementerian Perdagangan mewaspadai devaluasi yuan akan berdampak terhadap pelemahan daya saing produk-produk dalam negeri buatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 15 Agustus 2019  |  18:12 WIB
Awas, Devaluasi Yuan Bisa Gerus Daya Saing UMKM Indonesia!
Perajin melakukan proses produksi keramik di sentra industri keramik Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). - ANTARA/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan mewaspadai devaluasi yuan akan berdampak terhadap pelemahan daya saing produk-produk dalam negeri buatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto menjelaskan, devaluasi mata uang yuan berpotensi membuat harga barang impor produksi China makin murah.  Akibatnya, produk lokal buatan UMKM yang tidak diproduksi dengan skala industri akan kian kalah dalam kompetisi memperebutkan kue pasar di dalam negeri.  

“Saya enggak ‘mengecilkan’ produk dalam negeri ya. Kalau produk [buatan] dalam negeri kan rata-rata handmade, [sedangkan produk] China kan industri [dibuat pabrikan]. Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa produk dalam negeri ini jauh lebih bagus,” ujarnya saat ditemui Bisnis.com di JCC Senayan, Kamis (14/8/2019).

Untuk itu, menurutnya, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa kualitas produk dalam negeri lebih bagus dibandingkan dengan produk China. Salah satu upayanya yakni dengan menggelar lebih banyak pameran UMKM.

"Makanya itu, kita lakukan dengan pameran. Selain itu, kami ingin produk UMKM jadi pemasok di ritel-ritel modern," sebutnya.

tantangan umkm indoneisa

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) membenarkan bahwa devaluasi yuan berpotensi mengancam daya saing produk lokal terhadap barang impor dari China.

Dengan demikian, dia berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan bea masuk terhadap produk impor dari China maupun negara lainnya.

"Biaya-biaya sertifikasi produk halal, SNI harus dikenakan lebih besar kepada barang-barang impor, sebaliknya [pemerintah harus] menggratiskan biaya sertifikasi apapun kepada produk UMKM terutama sektor Mikro dan Kecil," katanya kepada Bisnis.com, Kamis (15/8/2019).

Selain itu, perlu juga ada kebijakan keberpihakan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, terutama untuk produk UMKM lokal setiap daerah. "Bukan lagi dilihat dari murah dan tidaknya satu produk, tetapi yang buat siapa?"

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan perlu ada pemberian modal usaha yang murah dan bersifat syariah, juga merupakan komponen pokok untuk penentuan harga produk UMKM Indonesia.

"Menurunkan bea masuk bahan baku impor, khususnya untuk produk-produk yang berskala UMKM. Pembebanan biaya pajak, baik PPN juga PPH final. Ini semua adalah kebijakan keberpihakan pemerintah kepada UMKM menghadapi ekonomi global saat ini yg di antaranya devaluasi mata uang yuan."

Terkait dengan pasokan produk UMKM ke ritel modern, Ikhsan berharap agar ada kebijakan yang memperbesar komposisi penjualan produk UMKM di geari-gerai ritel modern.

"Ritel modern  memberikan komposisi produk UMKM di outletnya. Menurut kami masih perlu ditingkatkan, karena baru sekitar 20%—30%, kami mengusulkan agar dibuatkan kebijakan komposisi penjualan produk UMKM pada retail modern sampai kepada 40%—60% agar ini dapat mendorong UMKM Indonesia terus maju dalam meraih pasar di rumahnya sendiri."

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengakui adanya potensi peningkatan impor dari China pascakebijakan negara tersebut mendevaluasi nilai tukar mata uangnya.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, secara teori pelemahan yuan terhadap mata uang utama dunia, terutama dolar AS akan membuat barang yang diekspor negara tersebut menjadi lebih murah. 

Dia menambahkan, di Indonesia barang konsumsi dan bahan baku penolong yang selama ini diimpor dari China akan mengalami kenaikan akibat murahnya harga komoditas tersebut.

"Namun secara teori dampak itu baru akan terasa pada 2--3 bulan ke depan. Karena disesuaikan dengan kontrak pembelian impor yang biasanya berlaku 2--3 bulan mendatang," ujarnya kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Akan tetapi, dia menyebutkan hingga saat  ini pemerintah belum memetakan seberapa besar dampak dari devaluasiyuan terhadap laju impor Tanah Air.

Pemerintah, lanjutnya, juga belum memiliki langkah strategis untuk mengantisipasi ancaman lonjakan impor akibat kebijakan moneter China tersebut.

"Namun, bagi industri yang selama ini membutuhkan bahan baku penolong atau barang modal, tentu saja kebijakan China ini akan memberikan stimulus bagi mereka," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
umkm

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top