Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komite Tetap Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono mengatakan, kebijakan devaluasi yuan oleh China, menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia.
Dia memperkirakan, ketika liberalisasi perdagangan diberlakukan di antara negara anggota ACFTA dan RCEP, maka keuntungan terbesar akan diperoleh Negeri Panda.
Pasalnya, dia memperkirakan, harga produk ekspor dari China akan menjadi yang paling murah dibandingkan dengan negara lain, meskipun perlakuan dari sisi bea masuk setara di antara negara anggota.
“Maka dari itu, agar kita tidak kalah saing di pasar ekspor dengan China, produk kita harus lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Pemerintah harus fasilitasi agar produk kita lebih berdaya saing, salah satunya dengan menurunkan bunga kredit ekspor. Sebab tingginya bunga kredit ekspor selama ini membuat eksportir kita kesulitan dalam melakukan ekspor,” jelasnya kepada Bisnis.com.
Di sisi lain dia mendesak agar Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara RCEP untuk mendesak China menghentikan kebijakan devaluasi yuan. Langkah itu, menurutnya, diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai koordinator negara perundingan RCEP sekaligus negara terbesar di Asean.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, Indonesia tidak dapat berbuat banyak dengan kebijakan moneter China tersebut. Dia menduga, Beijing sejatinya menyasar Amerika Serikat (AS) sebagai sasaran utama dalam kebijakan devaluasi yuan tersebut pascameningkatnya tensi perang dagang kedua negara.
Baca Juga
Namun demikian, lanjutnya, secara tidak langsung kebijakan itu juga berdampak besar kepada negara lain. Dampak terbesar pun dapat dirasakan oleh negara yang sedang dan akan memberlakukan kerja sama dagang bebas dengan China.
“Kita, mau menuding produk China didumping juga sulit, karena kita susah untuk mengukur berapa harga sebenarnya produk dari negara tersebut setelah devaluasi yuan dilakukan. Di sisi lain, kesepakatan di WTO tidak melarang adanya praktik perdagangan yang diakibatkan oleh devaluasi mata uang sebuah negara,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk dalam negerinya. Sebab, kebijakan itu menjadi salah satu langkah paling efektif untuk bersaing dengan produk-produk yang diimpor dari China.
Shinta pun berharap Pemerintah Indonesia bergerak lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan industri substitusi impor di dalam negeri dan menekan laju impor produk konsumsi.
Dia juga meminta pemerintah segera menerapkan aturan dan ketentuan baku mengenai ekspor-impor produk dagang-el (e-commerce) sebelum RCEP diberlakukan. Sebab selama ini, celah importasi produk konsumsi yang paling besar ada di sektor perdagangan daring.
Indonesia, lanjutnya, juga tidak bisa berharap China menghentikan kebijakan devaluasi yuannya.China, tercatat sudah dua kali melakukan devaluasi nilai tukar mata uangya sejak 2015, kendati pada 2016 negara tersebut telah berjanji tidak akan melakukan kebijakan serupa pada masa depan.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, peningkatan daya saing produk ekspor maupun dalam negeri bisa menjadi solusi untuk bersaing melawan produk dari China. Di sisi lain, dia menyebutkan, Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif di beberapa komoditas yang cenderung tidak terlalu banyak terpengaruh oleh kebijakan China.
“Bagaimanapun juga pakta dagang yang melibatkan China, masih memiliki keuntungan yang lebih besar bagi perdagangan kita. Di samping itu, kita masih punya produk sumber daya alam baik olahan maupun mentah yang memiliki potensi pasar yang besar di pasar global,” ujarnya.
