Bisnis.com, JAKRTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyuarakan agar perapihan sistem transportasi di Jabodetabek tidak meminggirkan kebutuhan angkutan logistik.
Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, transportasi logistik kerap dipinggirkan terkait kebijakan transportasi. Padahal, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan baik angkutan orang maupun barang.
“Kebijakan terhadap transportasi di jalan jangan selalu mengorbankan transportasi logistik,” tuturnya di sela acara Menyoal Masa Depan SistemTransportasi Jabodetabek, yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Selain itu, pemerintah kerap terlambat dalam menangani persoalan infrastruktur. Sebagai contoh, sejak 7 tahun lalu Aptrindo mengingatkan integrasi Tol Cikampek dan JORR akan membuat crowded area Cikunir. Namun demikian, penanganan masalah kemacetan seolah menunggu masalahnya muncul terlebih dahulu.
Menurutnya, truk menunjang sistem logistik kebutuhan ekspor, sehingga berimbas kepada perekonomian. Pertumbuhan angkutan logistik truk meningkat stabil 5%--10% per tahun.
“Sistem trucking juga menjadi indikator investasi. Kalau trucking lancar, ini tentunya menarik minat investor, terutama yang berorientasi ekspor untuk menanamkan modal di Indonesia,” paparnya.
Gemilang juga menyarankan adanya pemberlakuan sistem electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di jalan utama Jakarta. Tujuannya ialah mengurangi arus kendaraan bermotor di pusat kota.
Pembayaran tersebut merupakan denda kongesti, atau sanksi akibat mobil yang lewat karena menyebabkan kemacetan. Dana denda dapat dikumpulkan dan diolah sebagai salah satu alternatif pendanaan proyek infrastruktur.
“Sistem ERP ini sudah berjalan di Eropa, sudah ada contoh kasusnya. Bisa kita contoh untuk mengurangi kemacetan,” imbuhnya.
