Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi berharap pinjaman dana dari Bank Dunia senilai US$300 guna mereformasi sektor logistik di Indonesia dapat berimbas pada turunnya ongkos logistik menjadi 21% pada 2019.
Kajian Bank Dunia bekerjasama dengan Pusat Kajian Logistik ITB pada tahun 2013 menunjukkan bahwa rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,64% dari produk domestik bruto (PDB).
Riset ALFI pada 2017 juga menunjukkan tingginya ongkos logistik Indonesia yang mencapai 23,5%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara tentangga seperti Thailand (13,2%), Malaysia (13%), dan Singapura (8,1%).
Yukki mengatakan sudah dari 4 tahun yang lalu DPP ALFI mendorong yang namanya Logistics Reform dengan empat pilarnya yaitu deregulasi dan harmonisasi regulasi, infrastruktur termasuk didalamnya informasi teknologi, kebijakan fiskal dan moneter serta yang terakhir pendidikan.
"Kalau dilihat apa yang disampaikan oleh World Bank ada kesamaan dalam hal ini bagaimana mata rantai pasok (supply chain) dapat lebih baik sesuai dengan jenis komoditinya. Sehingga biaya logistik juga dapat turun ke 21% di tahun 2019," katanya kepada Bisnis, Kamis (5/7/2018).
Selain itu, Yukki mengatakan biaya logistik terhadap industri di antara wilayah bisa lebih baik terutama di wilayah Jawa Tengah yang masih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Jawa.
"Sumatra, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur pun dapat terus diperbaiki," ucapnya.
Dengan hal tersebut, kata dia, diharapkan akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi maupun investasi serta akan mendorong daya saing dengan bangsa lain.
"Hal ini tentunya semua untuk memperbaiki daya saing kita yang jujur perlu saya sampaikan, [daya saing] kita sangat tertinggal oleh beberapa negara ASEAN," ujarnya.
Bahkan Vietnam, kata dia, dalam beberapa jenis komoditi sangat unggul dari Indonesia dalam ekpor, padahal menurutnya komoditi tersebut banyaknya berasal dari Indonesia. "Oleh karena itu pinjaman ini harus tepat sasaran," ujarnya
